Pembelaan JK Atas Ratusan Ribu Hektare Lahan Prabowo: Semua Ada Izinnya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak Wapres Jusuf Kalla ke ruang kerjanya di Balai Kota DKI, Jumat (3/8/2018). (Istimewa - Dokumentasi Biro Setwapres).
19 Februari 2019 17:00 WIB Anggara Pernando Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut penguasaan lahan oleh perusahaan Prabowo Subianto yang mencapai ratusan ribu hektare di Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan langkah yang wajar. Alasannya, hal itu penting untuk memastikan kelangsungan usaha.

JK yang merupakan Wapres saat transaksi itu terjadi, menuturkan di Indonesia banyak perusahaan yang menguasai lahan hingga jutaan hektare. Penguasaan ini untuk memastikan perusahaan memiliki cukup bahan baku dan melanjutkan aktifitas usahanya.

"[penguasaan lahan] Itu hal biasa, mereka membuat industri [sehingga] butuh bahan baku. Kalau tidak ada penguasaan lahan bagaimana menyediakan bahan baku," kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Selasa (18/2/2019).

JK menyebutkan perusahaan memanfaatkan lahan yang sangat luas dengan sistem produksi berputar. "Sehingga tidak ada yang salah, semua ada izinnya," katanya.

Diberitakan Solopos.com sebelumnya, JK mengaku merestui penguasaan HGU oleh Prabowo Subianto. Penguasaan itu, kata dia, merupakan eksekusi kredit macet di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Lahan yang termasuk di dalamnya pabrik kertas ini membutuhkan investor baru agar dapat terus berproduksi.

"Saya sampaikan ke Agus Marto [Direktur Bank Mandiri saat itu] agar kredit macet itu diberikan ke pribumi. Agar tidak jatuh ke [calon peminat aset lelang dari] Singapura dan Malaysia," kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (19/2/2019).

JK menyebutkan sebelum perintah ke Agus diberikan, pihaknya telah mendapatkan komitmen dari Prabowo untuk membeli aset lelang itu secara tunai. "Nilainya US$150 juta," katanya.

Dalam debat calon presiden putaran II yang diselenggarakan oleh KPU pada Minggu (17/2/2019), calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa dalam pemerintahannya keberpihakan lahan untuk masyarakat miskin dan sekitar hutan sangat tinggi. Jokowi juga menyebutkan di masa pemerintahannya tidak ada penerbitan izin penggunaan lahan secara luas yang dinikmati oleh segelintir pengusaha.

Jokowi secara lugas menyebutkan Prabowo merupakan salah satu warga negara yang munguasai lahan sangat luas yakni di Aceh dan Kalimantan. Menurutnya, lahan Prabowo di Kaltim mencapai 220.000 hektare. Sedangkan di Aceh mencapai 120.000 hektare.

Sumber : Bisnis/JIBI