Jokowi Beberkan Surplus Beras 2018, Prabowo: Kenapa Impor?

Capres Nomer urut 01, Joko Widodo. (Antara)
17 Februari 2019 23:02 WIB Adib Muttaqin Asfar Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Salah satu isu sensitif yang muncul dalam Debat Capres II Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019) malam, adalah soal impor pangan. Kebijakan impor pangan termasuk beras kerap menjadi sorotan dan kerap menjadi sasaran empuk kritik kubu oposisi.

Dalam debat malam ini, pernyataan itu muncul juga dari Prabowo Subianto pada sesi kelima. Saat itu, Prabowo mendapatkan kesempatan pertama untuk bertanya kepada Jokowi.

"Saya ingin bertanya, bahwa Bapak Jokowi waktu dilantik jadi presiden menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas pangan. Ternyata dalam 4 tahun pertama memimpin, Bapak banyak sekali mengimpor. Ada datanya semua. Ini terus terang saya, yang kami dengar, memukul petani-petani kita. Petani tebu panen, tapi gula dari luar masuk dalam jumlah sangat besar jutaan ton. Kemudian komoditas lain. padahal bapak banggakan produksi naik," kata Prabowo.

Namun, rupanya Jokowi juga sudah menyiapkan jawaban khusus untuk pertanyaan itu. Jokowi menyebutkan data impor jagung yang turun drastis dalam empat tahun. "Di depan saya sampaikan di tahun 2014 kita impor jagung 3,5 juta ton, 2018 kita hanya impor 180.000 ton. Artinya petani jagung kita produksi 3,3 juta ton sehingga impor itu jauh berkurang. Memang tidak mungkin balikkan itu dalam waktu singkat," jawab Jokowi.

Lalu bagaimana dengan impor beras yang dimaksud Prabowo? Jokowi membeberkan data-data produksi beras yang rupanya surplus pada 2018.

"Perlu saya sampaikan sejak 2014 sampai sekarang impor kita menurun, produksi beras kita 1984 kita swasembada, saat itu produksi 21 juta ton/tahun. Pada 2018 kemarin, produksi kita 33 juta ton beras. Konsumsi kita 29an juta ton. Artinya ada surplus hampir 3 juta ton. Kita artinya sudah surplus," kata Jokowi.

Lalu kenapa impor? "Itu untuk menjaga kesediaan stok, kita harus punya cadangan untuk bencana, untuk menghadapi gagal panen, dan sebagainya."

Menanggapi hal itu, Prabowo tidak menampik pemaparan Jokowi. Namun, dia mengatakan falsafah ekonominya sangat berbeda daripada Jokowi.

"Ini jawaban yang selalu kita dengar, masalahnya strategi dan falsafah ekonomi kita beda. Kita ingin berdayakan ekonomi kita sendiri. Kalau kelebihan stok, kenapa harus impor? Kalau sudah berlebihan, apakah tidak lebih baik devisa dihemat kita buka lahan baru, kita beli pupuk, sampai petani. Kami pegang filsafat beda, ekonomi untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Ini yang diminta petani. mungkin Menteri Perdagangan Bapak tidak melapor, beliau merubah kepmen, kalau dulu tidak boleh impor 2 bulan sebelum/sesudah panen, sekarang boleh. Ini dikeluhkan petani kita di mana-mana. Ini masalah mendasar," tutup Prabowo.

Jokowi kembali menjawab dengan rencana jangka panjang dan jangka pendek mengatasi masalah pangan. Menurutnya, impor adalah solusi jangka pendek untuk membuat harga stabil bagi konsumen, namun ada rencana jangka panjang lain yang sedang dia kerjakan.

"Memang paling sulit menjaga kesimbangan harga, petani senang, masyarakat senang. Kalau kita ingin menaikkan gara gabah, tinggal balikkan HPT. Keseimbangan harus dijaga, masyarakat harus mengakses harga. Ini sulitnya, dua-duanya harus untung. Kita punya strategi besar, kita bangun bendungan sebanyak-banyaknya. Dengan 49 bendungan, itu baru suplai 20%. Strategi besarnya itu, tapi hariannya harus diselesaikan. Harus ada airnya. Contoh di NTT, baru 7 bendungan, tanpa air mereka tak bisa tanam apa-apa."