Diserang Soal Pembagian Sertifikat, Jokowi Beberkan Data Tanah Prabowo

Joko Widodo dan Prabowo Subianto bersalaman disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah) saat debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2 - 2019). (Antara/Akbar Nugroho Gumay)
17 Februari 2019 21:27 WIB Adib Muttaqin Asfar Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Sesi ketiga Debat Capres II di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019) malam, diwarnai aksi saling serang antarcapres, yaitu Jokowi dan Prabowo Subianto. Namun, Jokowi lebih siap dengan data untuk melontarkan serangan kepada Prabowo dalam bidang reformasi agraria.

Jokowi mendapatkan kesempatan untuk menanggapi pertanyaan panelis tentang reformasi agraria. Intinya, panelis mempertanyakan bagaimana cara para capres untuk menyelesaikan ketimpangan agraria dan konflik pertanahanan terutama di daerah-daerah. Jokowi pun menjelaskan program bagi-bagi sertifikat yang selama ini dilakukan.

"Dalam 2 tahun ini kita telah membagikan konsesi-konsesi lewat perhutanan sosial, baik untuk masyarakat adat, ulayat, petani, nelayan, yang kita bagikan sebanyak 2,6 juta hektare dari 12,7 juta hektare yang kita siapkan. Kita juga mendampingi mereka agar tanah-tanah yang kita berikan ini jadi produktif," kata Jokowi.

Menurutnya, pemerintah juga mendorong agar lahan-lahan yang dibagikan untuk menjadi produktif untuk penanaman jagung, kopi, dan komoditas lain. Jokowi juga menekankan pemberian sertifikat sebanyak 5 juta lembar pada 2017 dan 7 juta sertifikat pada 2018.

"Untuk apa? Agar mereka punya hak hukum atas tanah. Dan dengan sertifikat ini mereka bisa melakukan cari agunan ke bank, akses ke sektor keuangan mereka memiliki. Inilah redistribusi aset, akan kita terus lakukan sesuai target."

Namun, Prabowo mengkritik program pembagian seritifikat yang selama ini disebut sebagai salah satu program populer Jokowi. Prabowo khawatir tanah akan habis jika terus dibagi-bagi.

"Kami punya pandangan strategis berbeda. Yang dilakukan Pak Jokowi menarik, dan populer untuk 1-2 generasi. Tapi tanah tidak tambah, dan bangsa Indonesia tambah. Tapi kalau Bapak bangga bagikan 12 juta [sertifikat], pada saatnya kita tidak bisa memberikan tanah yang habis untuk dibagi. Kita strategisnya kembali ke pasal 33 UUD 1945, bumi dan kekayaan dikuasai negara," kata Prabowo.

Namun rupanya Jokowi sudah menyiapkan data untuk membalikkan serangan Prabowo. "Pembagian yang saya sampaikan tadi 2,6 juta hektare intinya agar porduktif. Kita tidak akan beri kepada yang gede-gede. Pak Prabowo memang punya lahan luas di Kaltim, sebesar 220.000 hektare, dan di Aceh 120.000 hektare. Pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya," kata Jokowi.