Mendikbud Janji Prioritaskan 155.000 Guru Honorer Jadi PPPK

Honorer kategori II (K2) di Klaten menggelar aksi menuntut agar diangkat menjadi PNS, Selasa (25/9/2018). (Solopos - Taufiq Sidik Prakoso)
17 Februari 2019 17:30 WIB Diena Lestari Nasional Share :

Solopos.com, MAKASSAR -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi berjanji akan memprioritaskan 155.000 guru honorer untuk mengikuti seleksi program Pegawai Pemerintah melalui Perjanjian Kerja (PPPK) 2019.

PPPK sendiri merupakan program pemerintah pusat berdasarkan surat bernomor B/521/FP3K/M.SM.01.00/2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Surat yang dikirimkan kepada pemerintah daerah tertanggal 4 Februari 2019 itu menyebutkan program ini dikhususkan untuk para tenaga honorer.

Surat dilengkapi lampiran tahapan perekrutan PPPK. Disebutkan dalam surat itu, pendaftaran dibuka 10-16 Februari, namun belakangan diundur menjadi Selasa (12/2/2019) hingga Minggu (17/2/2019) melalui laman sscasn.bkn.go.id.

"Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus memajukan dunia pendidikan kita," ungkap Muhadjir saat menghadiri acara Gebyar Pendidikan di Makassar, Minggu (17/2/2019).

Meski sempat mengundang sejumlah polemik, pemerintah tetap kekeuh menjalankan program tersebut. Salah satu bentuk kontra atas program ini yaitu dinilai tidak adanya kejelasan kuota.

Sebelumnya, Kementerian PAN-RB hanya menyebut jumlah honorer yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Sebagai gambaran, untuk Sulawesi Selatan, ada 510 tenaga guru dan satu tenaga kesehatan, namun tidak ada tenaga teknis.

"Di tahun terakhir jabatan ini, saya akan memenuhi janji memperbaiki masalah yang dihadapi para guru," terang Muhadjir.

Pada kesempatan itu, Muhadjir juga berjanji bakal mengangkat seluruh guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN). Di mana untuk proses pengangkatan itu butuh waktu dua hingga tuga tahun ke depan.

Pada 2018 lalu, Muhadjir mengklaim sudah ada 117.000 guru honorer yang diangkat menjadi ASN. Menurutnya, hal itu menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap dunia pendidikan di Indonesia. "Secara infrastruktur juga, sebelumnya banyak sekolah rusak yang sudah kami bangun," ungkap Muhadjir.

Sumber : Bisnis/JIBI