Debat Pilpres II: Mantan Koalisi Anti-Utang Tuntut Jokowi Jelaskan Utang & Freeport

Capres Nomer urut 01, Joko Widodo. (Antara)
17 Februari 2019 16:10 WIB Newswire Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Kusfiardi memprediksi debat Pilpres 2019 jilid kedua menjadi momentum bagi calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) untuk menjelaskan tentang realisasi janji politiknya pada kampanye Pilpres 2014. Dia meminta Jokowi tidak membuat janji baru. Kenapa?

Sebelum bicara tentang apa yang akan dilakukannya jika terpilih untuk periode mendatang, kata Kusfiardi, Jokowi perlu menjelaskan tentang realisasi janjinya. Kusfiardi menegaskan bahwa Jokowi harus menjelaskan realisasi janji dan kebijakannya terkait dengan materi debat Minggu (17/2/21019) malam ini.

"Jangan buat janji-janji baru atau bicara apa yang akan dilakukan nanti," katanya di Jakarta, Minggu.

Dia menilai seorang petahana perlu mempertanggungjawabkan kinerjanya selama ini untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik pada kontestasi pilpres berikutnya. Menurut dia, banyak persoalan yang harus dijelaskan Jokowi terkait dengan materi debat kedua.

Dia mencontohkan bertambahnya jumlah utang badan usaha milik negara (BUMN). Utang tanpa diikuti peningkatan kinerja keuangan perusahaan, kata dia, akan menimbulkan risiko mulai dari risiko gagal bayar sampai dengan ancaman pailit.

"Bukan hanya itu, lebih jauh lagi bisa berpengaruh pada kemampuan kerja perusahaan akibat berkurangnya aset," ujarnya.

Kusfiardi yang juga mantan Koordiator Koalisi Anti-Utang (KAU) itu menjelaskan beban utang yang makin besar menuntut adanya peningkatan kemampuan perusahaan untuk menutupi utang jangka pendek. Selain itu, secara keseluruhan, dari pengelolaan operasional perusahaan milik negara, harus ada peningkatan kinerja keuangan.

"Selain aspek keuangan tentu juga harus bisa memberikan dampak pada kemajuan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat," katanya.

Oleh karena itu, dia berharap Jokowi bisa menjelaskan seberapa relevan pilihan untuk membangun infrastruktur, terutama tol, untuk kepentingan perekonomian nasional, bukan justru mempermudah infiltrasi barang-barang impor.

Selain infrastruktur, dia mengkritik sektor pangan era pemerintahan Jokowi karena lebih memilih jalan pintas dengan impor. "Tentu ini jauh dari harapan untuk memperkuat sektor pangan, bahkan justru sebaliknya, memperkuat ketergantungan pada impor pangan dan menjadi ancaman bagi kemandirian kita," katanya.

Terkait dengan isu lingkungan hidup, dia mengkritik penindakan terhadap perusahaan yang merusak lingkungan. Dalam hal ini, dia mengkritik pengambilalihan saham Freeport.

Kusfiardi mencontohkan dalam pengambilalihan PT Freeport oleh Pemerintah yang selain ditudingnya berbiaya mahal, pemerintah Indonesia harus menanggung kerusakan lingkungan akibat limbah tambang alias tailing yang tidak dikelola dengan baik.

Kerusakan lingkungan terjadi karena tidak layaknya penampungan tailing di sepanjang Sungai Ajkwa, Kabupaten Mimika, Papua dengan perkiraan kerugian lingkungan di area hulu diperkirakan mencapai Rp10,7 triliun, muara sekitar Rp8,2 triliun, dan Laut Arafura Rp166 triliun.

Sumber : Antara

Kolom 15 hours ago

Cukai Plastik