Calon Presiden Berebut Bandwagon Effect

Sholahuddin - Dokumen Solopos
14 Februari 2019 09:30 WIB Sholahuddin Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (11/2/2019). Esai ini karya Sholahuddin, Manajer Penelitian dan Pengembangan Harian Solopos. Alamat e-mail penulis adalah sholahuddin@solopos.co.id.

Solopos.com, SOLO -- Dua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden membeberkan hasil survei internal tim kampanye mereka mengenai tingkat keterpilihan di pemilihan presiden pada April 2019 nanti.

Tim Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengklaim unggul jauh dari pasangan Prabowo Subianto–Sandiaga Uno. Kubu Prabowo-Sandiaga makin percaya diri dengan mengklaim perbedaan tingkat elektabilitas dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu makin tipis.

Prabowo-Sandi yakin akan mengungguli Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Kubu Prabowo-Sandiaga menyebut tingkat keterpilihan pasangan ini di atas 40%, sedangkan Jokowi-Ma’ruf Amin di bawah 50%. Sayangnya masing-masing tim kampanye ini tidak terbuka menjelaskan metodologi surveinya, padahal keterbukaan dalam survei adalah wajib.

Jika klaim kubu Prabowo-Sandiaga benar, perbedaan tingkat keterpilihan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden makin tipis. Dari berbagai jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei, tingkat keterpilihan Jokowi-Ma’ruf Amin lebih unggul, di atas 50%. Sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga masih di bawah 40%.

Saling klaim tingkat keterpilihan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden berdasar hasil survei ini wajar. Ini bagian dari strategi memperkuat pengaruh. Bagaimanapun publikasi hasil jajak pendapat mempunyai nilai strategis bagi kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Hasil survei tingkat elektabilitas bisa untuk memprediksi peluang keterpilihan. Pasangan dengan tingkat elektabilitas lebih tinggi berpeluang lebih besar memenangi kontestasi. Survei dalam bentuk jajak pendapat (polling) menjadi tren relatif baru di Indonesia, terutama setelah rezim Orde Baru tumbang.

Budaya Baru

Memasuki era reformasi, mengukur pendapat publik melalui jajak pendapat menjadi budaya baru. Jajak pendapat beriringan dengan tingkat demokratisasi negara. Di negara yang tidak demokratis, tradisi jajak pendapat tidak hidup.

Ini yang menyebabkan pada era rezim Presiden Soeharto tidak ada lembaga survei yang berani melakukan jajak pendapat setiap menjelang pemilihan umum. Bisa-bisa pengelola lembaga survei masuk penjara.

Jajak pendapat menjadi ekspresi pendapat publik yang paling akurat dibandingkan cara-cara lain. Lebih akurat karena menggunakan metode penelitian yang secara akademis bisa dipertanggungjawabkan.

Jajak pendapat menggunakan pendekatan kuantitatif yang bisa mengukur fenomena melalui angka-angka. Dalam konteks pemilihan umum, jajak pendapat sering dipakai untuk mengukur posisi para kandidat di mata publik.

Ada dua efek publikasi jajak pendapat, masing-masing bandwagon effect dan underdog effect. Bandwagon effect merupakan fenomena ketika publik berkecenderungan memilih kandidat yang berpeluang lebih besar untuk menang.

Dengan publikasi tingkat keterpilihan yang tinggi, calon pemilih yang lain akan ikut-ikutan memilih kandidat itu. Underdog effect adalah kecederungan memilih kandidat yang berada di posisi peluang lebih kecil untuk menang. Ada perasaan simpati atau kasihan kepada kandidat yang berada di posisi lebih lemah.  

Meskipun sama-sama punya dampak menyeret gerbong dukungan, dari berbagai pengalaman dan hasil riset, bandwagon effect punya dampak yang lebih besar untuk memengaruhi calon pemilih ketimbang underdog effect.

Menarik Dukungan

Wajar bila setiap kubu kandidat presiden dan kandidat wakil presiden berusaha keras unggul dalam survei. Itu berarti berpeluang menarik dukungan lebih besar, terutama bagi kubu penantang.

Selain itu, dengan tingkat elektabilitas yang lebih tinggi akan memberi dampak psikologis berupa kepercayaan diri untuk menang. Jajak pendapat sebenarnya merupakan instrumen akademis yang bisa menjadi alat untuk memengaruhi khalayak.

Jajak pendapat kini menjadi instrumen politik dalam perebutan pengaruh. Hasil jajak pendapat bermuatan multitafsir bagi pihak-pihak yang berkepentingan karena posisinya sebagai instrument politik.

Artinya hasil survei akan dimaknai sesuai kepentingan. Bila hasil jajak pendapat menguntungkan seorang calon presiden, dia akan menggunakan hasil survei itu sebagai alat berkampanye: ini lho kandidat yang berpeluang menang.

Bila hasil jajak pendapat tidak menguntungkan kubu sang kandidat, jamak cenderung menyangkal hasil itu. Kata-kata seperti ”Ah, itu kan cuma hasil survei” atau ”Saya tidak percaya hasil survei” sering diucapkan para politikus saat menanggapi hasil jajak pendapat yang tidak menguntungkan.  

Secara diam-diam para kandidat itu juga melakukan survei untuk mengukur peluang dirinya dalam pemilihan umum. Ya, begitulah dunia politik. Mereka akan selalu menyampaikan narasi yang menguntungkan diri mereka, meski harus membangun ketidakjujuran dan melecehkan instrumen ilmu pengetahuan.

Bukankah pernyataan tidak percaya hasil survei merupakan bentuk pelecehan terhadap muruah akademis? Selama survei dilakukan secara baik dan benar, hasilnya bisa dipertanggungjawabkan.

Dibaca secara Hati-hati

Yang menjadi catatan, jajak pendapat tentang perilaku pemilih harus dibaca secara hati-hati; apalagi masih ada jeda antara waktu jajak pendapat dengan pelaksanaan pemungutan suara. Di antara jeda itu masih banyak peluang perubahan perilaku pemilih yang pasti akan memengaruhi hasil pemilihan umum secara riil.

Pada hasil survei masih ada data jumlah responden yang belum menentukan pilihan. Ini yang kadang-kadang yang menyebabkan perbedaan hasil yang signifikan antara versi lembaga survei dengan hasil pemilihan umum.

Mengukur perilaku manusia memang tidak mudah, namun perbedaan hasil itu sebenarnya bisa dijelaskan secara akal sehat. Tak perlu mendekonstruksi survei dengan wacana yang tidak sehat.

Kondisi ini memang berbeda dengan hasil penghitungan cepat (quick count) yang lebih akurat. Pada penghitungan cepat yang dijadikan objek kajian adalah hasil pemungutan suara yang praktis tidak ada perubahan hingga hasil pemilihan umum ditetapkan, kecuali ada kecurangan atau pemilihan umum ulang di berbagai tempat pemungutan suara.

Menggunakan hasil survei untuk memengaruhi khalayak pemilih sah-sah saja. Berebut menggunakan bandwagon effect juga bagian dari strategi pemasaran politik. Yang penting dilakukan dengan kejujuran dengan narasi yang mencerdaskan publik.