Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi Dinilai Sangat Beralasan

Wakil Dekan FEB UNS, lukman Hakim (tengah) menjelaskan analisisnya tentang dinamika Pemilu 2019 kepada peserta diskusi politik gelaran HMI Solo, Rabu (13/2 - 2019) sore. (Solopo/Kurniawan)
14 Februari 2019 12:30 WIB Kurniawan Nasional Share :

Solopos.com, SOLO – Banyaknya hutang negara saat ini salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur empat tahun terakhir.

Pendapat tersebut disampaikan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Lukman Hakim saat menjadi pembicara diskusi politik gelaran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Solo di Warung Makan Mbak Yun, Rabu (13/2/2019).

“Pak Jokowi pilih infrastruktur adalah pilihan sangat sulit. Sebab pasti hutangnya banyak. Beda dengan zamannya SBY [Susilo Bambang Yudhoyono] yang memilih lebih banyak memberikan subsidi kepada rakyat. Uang Rp300 triliun digunakan subsidi BBM,” tutur dia.

Tapi Lukman mengakui apa yang dilakukan Jokowi untuk membenahi infrastruktur nasional cukup beralasan. Sebab sejak masa reformasi perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur sangat kurang. Akibatnya banyak infrastruktur yang kondisinya rusak.

Di luar itu terjadi ketimpangan yang sangat terasa dalam hal kondisi infrastruktur antar wilayah. Lukman mencontohkan terlihat jelasnya perbedaan kualitas infrastruktur jalan di Jawa Tengah (Jateng) dengan Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Timur (Jatim).

Berbeda dengan Jateng, berdasarkan sebuah studi, Jatim dinilai sebagai provinsi yang pembangunannya paling seimbang se-Tanah Air. “Maka tak heran jalur bus Solo-Jogja justru dikuasai bus-bus dari Surabaya. Bus lokal bumel, panas, dan tarif mahal,” ujar dia.

Dilema lain yang terjadi di tengah masyarakat akibat dari kebijakan prioritas pembangunan infrastruktur nasional menurut Lukman yaitu menurunnya daya beli masyarakat. Situasi itu berbeda dengan zaman SBY yang memprioritaskan pemberian subsidi ke rakyat.

“[Zaman SBY] Beda dengan sekarang karena tidak ada lagi subsidi. Masyarakat dibiarkan sendiri. Jokowi pilih membangun infrastruktur. Tapi sekarang Jokowi memilih untuk mengampanyekan tentang pembangunan SDM. Tapi SDM yang seperti apa,” imbuh dia.

Sedangkan pembicara lainnya, Okta Hadi Nurcahyono yang juga dosen UNS menyoroti karakteristik pemilih di Kota Solo. Menurut dia dilihat dari sejarahnya, terdapat begitu banyak ideologi di Kota Bengawan mulai dari yang paling “kanan” hingga paling “kiri”.

“Pergerakan politik di Solo berbasis komunal atau komunitas sehingga dipengaruhi keberadaan dan peran media sosial,” urai dia. Diskusi politik HMI Solo di Warung Mbak Yun diikuti 100 an generasi muda atau calon pemilih milenial di Kota Bengawan.