Kakak Raja Thailand Minta Maaf Atas Pencalonannya dalam Pemilu

Pemimpin Partai Thai Raksa Chart, Preechapol Pongpanich, menunjukkan formulir pendaftaran Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi sebagai bakal calon perdana menteri dalam pemilu saat pendaftaran di Kantor Komisi Pemilihan Umum Thailand di Bangkok, Jumat (8/2/2019) lalu. - JIBI Solopos / Reuters
13 Februari 2019 18:45 WIB R Bambang Aris Sasangka Internasional Share :

Solopos.com, BANGKOK - Kakak sulung Raja Thailand, Putri Ubolratana, meminta maaf kepada masyarakat Thailand lewat akun Instagram pribadinya setelah gagal dicalonkan sebagai perdana menteri. "Saya meminta maaf bahwa niat tulus saya untuk membantu negeri dan negara Thailand telah menciptakan masalah yang seharusnya tidak muncul di masa sekarang," tulis Ubolratana, Selasa (12/2/2019) malam di media sosialnya seperti diberitakan Anadolu Agency.

Putri Ubolratana yang kini berusia 67 tahun ini melepaskan gelar bangsawannya setelah menikah dengan seorang pria Amerika Serikat pada 1972. Setelah bercerai, dia kembali ke Thailand, di mana rakyat masih menganggapnya sebagai anggota kerajaan.

Putri Ubolratana dicalonkan oleh Partai Thai Raksa Chart, yang memiliki hubungan dengan mantan PM Thaksin Shinawatra. Keputusan Putri Ubolratana ditentang Raja Maha Vajiralongkorn. Sejak Thailand berubah menjadi monarki konstitusional pada 1932, keluarga kerajaan, apalagi keluarga terdekat raja, menghindarkan diri dari kegiatan politik.

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum Thailand pada Rabu (13/2/2019) menyatakan bakal mendiskualifikasi Partai Thai Raksa Chart yang mengusung Putri Ubolratana sebagai bakal calon PM. KPU Thailand dalam pernyataannya menyebut partai itu melanggar UU pemilu dengan mencalonkan anggota keluarga raja. “Disepakati untuk mengirimkan petisi kepada Mahkamah Konstitusi berisi rekomendasi untuk membubarkan Partai Thai Raksa Chart," ujar KPU dalam pernyataannya.

Pengurus Thai Raksa Chart menyatakan bahwa partai itu tidak melanggar UU pemilu dan meminta Mahkamah Konstitusi “berbaik hati dan berbelas kasih.” Mahkamah Konstitusi menyatakan bakal memutuskan pada Kamis (14/2/2019) apakah akan menerima petisi itu atau tidak.

Pemilu Thailand akan digelar pada 24 Maret mendatang, dan menjadi pemilu pertama sejak kudeta militer yang menggulingkan PM Yingluck Shinawatra pada 2014 silam. Pemilu kali ini akan menjadi ajang pertarungan PM petahana Prayuth Chan-ocha yang sebelumnya memimpin junta militer yang melakukan kudeta, dengan para pendukung Thaksin Shinawatra.

Sumber : Reuters

Kolom 22 hours ago

Pesan dari Kyoto