Bela Slamet Maarif di Solo, Pendemo Bawa Poster "Hati-Hati Daging Ulama Beracun"

Massa pendukung Ketum PA 212, Slamet Maarif, berdemo di depan Mapolresta Surakarta, Kamis (7/2/2019). (Solopos - Nicolous Irawan)
13 Februari 2019 18:00 WIB Ichsan Kholif Rahman, Antara Nasional Share :

Solopos.com, SOLO — Dewan Syariah Kota Solo (DSKS) meminta kepolisian untuk bersikap independen dan profesional dalam penetapan status Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif, menjadi tersangka. Sekitar 50 orang melakukan unjuk rasa di depan Mapolresta Solo pada Rabu (13/2/2019) untuk menyampaikan sikapnya soal kasus Slamet Maarif.

Aksi tersebut berlangsung cepat dan tanpa menggunakan pengeras suara. Pengunjuk rasa juga membawa spanduk bertuliskan "Stop Kriminalisasi Ulama" dan "Hati-hati Daging Ulama Itu Beracun". Setelah membacakan tuntutan tanpa pengeras suara, para peserta aksi melakukan doa bersama.

Koordinator pengunjuk rasa, Edi Lukita, saat dijumpai wartawan setelah aksi, mengatakan aksi yang digelar di depan Mapolresta Solo merupakan bentuk dukungan kepada Slamet Maarif. Mereka meminta Polri untuk profesional dalam menjalankan tugasnya. Menurut Edi, Slamet Maarif merupakan seorang ulama yang akan menghormati proses hukum yang berlaku.

“Walaupun ada pemindahan proses pemeriksaan di Kota Semarang, kami pastikan tetap akan ada aksi di Kota Solo bahkan Kota Semarang. Tidak sulit berkoordinasi dengan saudara kami di Semarang untuk melakukan aksi serupa. Saat ini Ustaz Slamet Maarif dalam kondisi yang baik-baik saja,” ujar Edi Lukita yang juga merupakan Ketua Laskar Umat Islam Solo (LUIS) itu.

Dia menegaskan Slamet Maarif yang saat ini berada di Ibu Kota yang taat UUD 1945 yang akan proaktif ketika dipanggil oleh kepolisian. Selain itu, kata Edi, aksi sengaja tidak menggunakan pengeras suara sebagai simbol toleransi karena di sekitar Mapolresta sedang berlangsung kegiatan belajar mengajar.

Humas DSKS, Endro Sudarsono, mengatakan penanganan proses hukum Slamet Maarif berbeda dengan penanganan kampanye tak berizin yang melibatkan Ibunda Jokowi di Sukoharjo pada Januari lalu. Dia menegaskan panitia Tablig Akbar PA 212 pada Januari lalu telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dinas Perhubungan, Kesbangpol, dan berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Solo.

Hal itu, katanya, sudah sesuai dengan amanat UU No 9/1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Endro juga mengaku telah memberikan surat pemberitahuan kepada Polsek Pasar Kliwon, Polresta Solo, dan Polda Jawa Tengah.