ICW: Korupsi Infrastruktur Rp1,1 Triliun, Noninfrastruktur Rp4,5 Triliun

Ilustrasi korupsi
13 Februari 2019 11:40 WIB Danang Nur Ihsan Nasional Share :

Solopos.com, SOLO – Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi yang berkaitan dengan proyek infrastruktur merugikan keuangan negara Rp1,1 triliun. Sedangkan korupsi dari sektor noninfrastruktur merugikan keuangan negara Rp4,5 triliun.

Temuan tersebut dipaparkan ICW dalam Tren Penindakan Korupsi 2018 yang diunduh Solopos.com dari laman ICW, antikorupsi.org, Selasa (12/2/2019). Dalam paparan itu disebutkan kasus korupsi infrastruktur terbanyak terjadi di sektor anggaran desa yaitu 49 kasus dengan kerugian negara Rp17,1 miliar.

Berikutnya sektor transportasi dengan 23 kasus dan kerugian negara Rp366 miliar, sektor pendidikan 15 kasus dan kerugian negara Rp34,7 miliar, sektor pemerintahan 13 kasus dan kerugian negara Rp26,6 miliar, dan sektor kesehatan 5 kasus dengan kerugian negara Rp41,8 miliar.

Sedangkan korupsi noninfrastruktur terbanyak terjadi di sektor anggaran desa dengan 47 kasus dan kerugian negara Rp20 miliar. Berikutnya sektor pemerintahan dengan 44 kasus dan kerugian negara Rp260 miliar, sektor pendidikan 38 kasus dan kerugian negara Rp30 miliar, sektor kesehatan 16 kasus dan kerugian negara Rp41,8 miliar, dan sektor transportasi 9 kasus dan kerugian negara Rp104 miliar.

ICW mencatat anggaran desa menjadi sektor yang paling rawan dikorupsi. Selama 2018, ICW mencatat ada 96 kasus berkaitan dengan anggaran desa. Korupsi anggaran desa itu merugikan keuangan negara Rp37,2 miliar. Bila dibandingkan dengan 2017, korupsi anggaran desa itu turun dua kasus karena sebelumnya ada 98 kasus dengan kerugian negara Rp39,3 miliar.

Selain anggaran desa, lembaga pemerintahan desa juga menjadi wilayah rawan korupsi di urutan kedua di bawah pemerintahan kabupaten. Pada 2018, ICW mencatat korupsi di pemerintahan desa sebanyak 104 kasus dengan kerugian negara Rp1,2 triliun.

Bila dibandingkan dengan 2017, kasus korupsi di pemerintahan desa juga turun dua kasus karena sebelumnya ada 106 kasus. Namun, nilai kerugian negara pada 2018 yang mencapai Rp1,2 triliun itu melonjak karena pada 2017 kerugian negara Rp33,6 miliar.

”Sekitar 89 persen kasus korupsi terjadi di pemerintahan daerah yakni di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Kasus korupsi yang terjadi di tingkat nasional hanya 11 persen. Namun nilai kerugiannya mencapai Rp 3,1 triliun. Artinya kasus yang terjadi di tingkat nasional dari kerugian negara paling besar karena per kasus rata-rata kerugian negaranya mencapai Rp83 miliar,” sebut ICW dalam paparannya.

Sepanjang 2018, ICW mencatat penindakan kasus korupsi yaitu 454 kasus dengan jumlah tersangka 1.087 orang dan kerugian negara Rp5,64 triliun. Penindakan kasus korupsi itu menurun bila dibandingkan dengan 2017 dengan 576 kasus dengan 1.298 tersangka dan kerugian negara Rp6,5 triliun.