Raja Tak Berkenan, Prospek Politik Sang Kakak Jadi Bakal Calon PM Thailand Buram

Foto Putri Ubolratana, kakak sulung Raja Thailandd Maha Vajiralongkorn, terlihat dalam berkas pendaftaran dirinya sebagai bakal calon perdana menteri untuk pemilu Maret mendatang. - JIBI/Solopos/Reuters
10 Februari 2019 21:08 WIB R Bambang Aris Sasangka Internasional Share :

Solopos.com, BANGKOK – Nasib Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, 67, kakak Raja Thailand Maha Vajiralongkorn, yang diusung sebagai bakal calon perdana menteri oleh Partai Thai Raksa Chart, kini jadi suram. Raja tidak berkenan dengan pencalonan itu, sementara partai pengusungnya pun kini menghadapi risiko dibubarkan.

Komisi Pemilihan Umum Thailand dijadwalkan bersidang Senin (11/2/2019) ini untuk membahas pencalonan Putri Ubolratana. Sebelumnya akhir pekan lalu Raja Maha Vajiralongkorn menyatakan “tidak pantas dan layak” Seorang anggota keluarga kerajaan memasuki dunia politik. Pernyataan Raja itu menanggapi berita pencalonan Putri Ubolratana pada Jumat lalu. Komisi Pemilihan memiliki waktu hingga Jumat mendatang untuk memutuskan status Putri Ubolratana. Bisa dipastikan para anggota lembaga itu takkan mengabaikan pernyataan Raja yang meski secara politik tidak berkuasa langsung atas pemerintahan namun tetap dianggap sebagai simbol spiritual.

Sang Putri diusung oleh partai yang mendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, tokoh yang sangat populer di kalangan rakyat pedesaan, namun tak disukai oleh kelompok kelas menengah ke atas yang cenderung dekat dengan militer.

Pemilu pada 24 Maret mendatang adalah yang kali pertama sejak terjadinya kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan pro-Thaksin pada 2014. Pemimpin militer yang kini berkuasa, Prayuth Chan-ocha, juga mencalonkan diri dalam pemilu mendatang dengan diusung partai yang pro-militer.

Sementara pada Minggu (10/2), Srisuwan Janya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perlindungan Konstitusi, menyatakan bakal menyampaikan petisi pembubaran Partai Thai Raksa Chart yang mengusung Putri Ubolratana sebagai bakal calon PM. "Pernyataan kerajaan sudah menegaskan bahwa partai ini melanggar undang-undang pemilu,” ujar Srisuwan. Menurut dia petisinya kepada Komisi Pemilihan Umum akan berisi permohonan agar komisi itu merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan Thai Raksa Chart.

Ketua Thai Raksa Chart, Chaturon Chaisaeng, menolak mengomentari berita soal adanya petisi untuk membubarkan partainya. Dia menyatakan partainya akan menerima amanat Raja dan terus melangkah menyongsong pemilu untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi negeri itu.

Keluarga kerajaan selama ini memiliki tradisi tidak ikut campur atau terjun langsung dalam kegiatan politik. Ada aturan pula yang melarang semua partai berkampanye dengan mengusung nama atau hal-hal yang terkait dengan raja dan keluarganya.

Sumber : Reuters