AJI Tunggu Presiden Teken Keppres Cabut Remisi Susrama

Ketua AJI Indonesia Abdul Manan menyerahkan petisi dan surat keberatan remisi untuk I Nyoman Susrama di Kemenkumham, Jumat (8/2/2019). (Istimewa - AJI)
08 Februari 2019 22:00 WIB Adib Muttaqin Asfar Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyerahkan petisi online pencabutan remisi terhadap Nyoman Susrama--terpidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali AA Prabangsa kepada pemerintah. Petisi online tersebut diterima Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Sri Puguh Utami di kantornya, Jl Veteran Jakarta Pusat, Jumat (8/2/2019).

Petisi online melalui Change.org itu digalang AJI sejak 27 Januari 2019 lalu. Hingga Kamis (7/2/2019), jumlah dukungan mencapai 48.000. Selain petisi online, delegasi AJI bersama LBH Jakarta, YLBHI, dan LBH Pers itu menyerahkan surat keberatan yang meminta presiden Joko Widodo mencabut remisi terpidana Susrama. Surat keberatan itu berasal dari 36 AJI kota, dan 8 surat dari LBH Pers, YLBHI, dan International Federations of Journalist (IFJ).

Berdasarkan siaran pers AJI, Jumat malam, dalam pertemuan itu Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sri Puguh Budi Utami menyatakan bahwa Presiden Jokowi dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly memperhatikan dan merespons keberatan dari AJI dan berbagai lembaga. Menurut Sri Puguh, dengan keberatan itu Menteri Hukum meminta Dirjen Peraturan Perundang-Undangan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengkaji keppres remisi tersebut.

Selain melakukan kajian, kata Sri Puguh, Kemenkumham juga mengundang akademisi dari berbagai kampus untuk memberi masukan soal Keppres remisi tersebut dan apa saja argumentasi jika memang perlu dilakukan revisi. Menkumham juga menugaskan Sri Puguh datang ke Bali untuk bertemu dengan AJI Denpasar dan berbagai lembaga yang mempersoalkan remisi tersebut.

Berbagai masukan itu menjadi dasar Kemenkumham berkirim surat ke Sekretariat Negara dan merekomendasikan pencabutan keppres remisi terhadap Susrama pada Senin (4/2/2019) lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Puguh juga menyampaikan bahwa draf Keppres pencabutan remisi Susrama sudah siap, tinggal ditandatangani presiden.

AJI menyambut baik langkah Kementerian Hukum dan HAM yang menunjukkan sikap responsif, mendengarkan aspirasi AJI dan komunitas pers, dengan melakukan langkah nyata untuk mencabut remisi terhadap Susrama itu. "Sekarang kami tinggal menunggu realisasi lebih lanjutnya, yaitu presiden menandatangani kepres pencabutan remisi terhadap Susrama itu," ujar Ketua AJI Indonesia, Abdul Manan, dalam keterangan tertulis.

Abdul Manan menambahkan AJI sangat punya kepedulian besar supaya pelaku kekerasan terhadap wartawan diadili dan dihukum secara layak agar memberi efek jera.

“Sikap kami tidak ada hubungan dengan politik. Kami hanya berharap ada penegakan hukum yang adil dan pantas bagi pelaku kekerasan jurnalis, sebagai salah satu upaya untuk melindungi dan membela kemerdekaan pers. Pemberian remisi bagi pelaku kekerasan terhadap jurnalis kami nilai sebagai sikap yang tidak berpihak kepada pers,” kata Abdul Manan.