Ini Perbedaan Pernyataan Prabowo soal Kebocoran pada 2014 dan 2019

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Jakarta, Rabu (6/2/2019). - Antara/Putra Haryo Kurniawan
08 Februari 2019 11:40 WIB Newswire Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA – Calon presiden (capres) Prabowo Subianto menghitung sekitar 25% dari anggaran belanja negara bocor. Bahkan kalau dihitung lebih teliti lagi bisa lebih.

Prabowo menjelaskan apabila anggaran Indonesia pada 2018 hampir mencapai Rp2.000 triliun, uang yang terbuang percuma sebanyak Rp500 triliun. Pernyataan Prabowo itu disampaikan saat menghadiri hari ulang tahun Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Jakarta, Rabu (6/2/2019).

”Saya bicara dengan pakar industri. Dengan uang tadi US$50 miliar [Rp500 triliun] kurang lebih kita bisa bangun 200 pabrik sehingga kita bisa ciptakan produk terbaik di Indonesia,” jelas dia.

Pernyataan Prabowo itu menuai pro-kontra. Capres petahana Jokowi meminta Prabowo menunjukkan bukti dan tidak asal bicara. Jokowi mengatakan 25% anggaran negara adalah jumlah besar ”Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal... [sambil menunjuk mulut]," ujar Jokowi.

Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan terdapat berbagai fakta yang menunjukkan kebocoran anggaran. ”Contoh banyak kepala daerah dan anggota DPRD [korupsi], baik dari partai koalisi pemerintah maupun nonpemerintah. Itu kan semua namanya kebocoran anggaran," sebut dia.

Pernyataan Prabowo mengenai kebocoran anggaran bukan hal baru. Saat Pilpres 2014 lalu, Prabowo juga menyebut adanya kebocoran kekayaan negara. Pernyataan kebocoran kekayaan negara itu disampaikan saat debat capres pada 15 Juni 2014.

Prabowo dalam debat bertema Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial berjanji mencegah kebocoran kekayaan negara. ”Tahun lalu, Ketua KPK menyebutkan kebocoran dan kehilangan kekayaan negara satu tahun sebesar Rp7.200 triliun. Tim pakar kami menggunakan angka Rp1.000 triliun, itu sudah fantastis," kata Prabowo.

Wakil Ketua KPK kala itu, Bambang Widjojanto, mengatakan data yang disampaikan Prabowo berasal dari pernyataan Ketua KPK kala itu Abraham Samad. Namun, yang dimaksud Samad adalah potential revenue (potensi pendapatan), bukan kebocoran.

”Kalau kebocoran itu, dana ada, bocor. Kalau potential revenue itu dananya ada di situ, tapi kita tahu dananya dari mana, SPT pajak, PNBP [pendapatan negara bukan pajak], atau dari NPWP [nomor pokok wajib pajak] kami hitung semua. Muncullah dugaan saya ya dari situ," kata Bambang kala itu.

Sumber : Newswire