Tak Bisa Mudik Bikin Golput Mahasiswa Tinggi, Benarkah?

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) Andhyka Muttaqin (paling kiri) bersama Komisioner Bawaslu Kota Malang Rusmifahrizal Rustam (dua dari kiri) pada Obrolan Santai bertema 'Partisipasi Politik dalam Dunia Kampus' di Malang, Rabu (6/2 - 2019).
07 Februari 2019 09:05 WIB Choirul Anam Nasional Share :

Solopos.com, MALANG—Potensi tidak menggunakan hak pilih atau golongan putih (golput) di kalangan mahasiswa pada Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif pada 17 April mendatang di Malang diperkirakan tinggi. Penyebabnya, kebanyakan mahasiswa tidak bisa mudik untuk mencoblos.

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) Andhyka Muttaqin mengatakan 50 persen mahasiswa UB berrasal dari luar Jawa Timur seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Jumlah mahasiswa UB mencapai 60.000. “Mereka paling berpotensi tidak mencoblos,” katanya dalam Obrolan Santai bertema Partisipasi Politik dalam Dunia Kampus di Malang, Rabu (6/2/2019).

Ia menjelaskan hal itu terjadi karena pada 17 April mendatang berbarengan dengan masa masuk kuliah dan memasuki ujian tengah  semester. Karena alasan itulah mahasiswa luar daerah peluangnya besar tidak pulang ke daerah asal masing-masing untuk menyampaikan hak pilih lantaran liburnya hanya sehari. "Hanya memilih, tapi liburnya satu hari untuk pulang ke daerah masing-masing, jelas tidak mungkin," katanya.

Perjalanan dari Malang ke Jakarta membutuhkan waktu sehari, apalagi menempuh perjalanan ke luar Jawa. Keesokan harinya, mereka harus sudah sampai di Malang lagi untuk mengikuti kuliah. Biaya transportasi  juga tidak murah.

Dengan estimasi jumlah mahasiswa UB dari luar Jatim yang sebanyak 50%, maka jumlah yang tidak memilih karena alasan administratif, enggan pulang, mencapai 50%.

Ia memprediksi, besarnya potensi golput atau tidak menyampaikan hak pilih tersebut hanya di UB saja, belum termasuk 5 juta mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Namun, sebenarnya mahasiswa tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan  pindah lokasi memilih yang batas waktu pendaftarannya hingga 17 Februari 2019 dengan mengurus formulir A5. Waktu dan peluang pendaftaran pindah memilih itu mestinya bisa dimanfaatkan para mahasiswa.

Komisioner Bawaslu Kota Malang Rusmifahrizal Rustam mengatakan lembaganya telah mengingatkan KPU mengenai potensi Golput dari kalangan mahasiswa karena tidak pulang ke rumah saat hari H pencoblosan.

Bawaslu telah menyurati KPU Malang untuk mendata mahasiswa di Malang, terutama dari kampus-kampus besar, yang tidak menggunakan hak pilihnya di daerah asal.

“Informasi yang saya peroleh, KPU telah proaktif dengan mendatangi dan mendata mahasiswa asal luar Jatim yang tidak pulang saat pencoblosan. Mereka mendatangi UB, Universitas Negeri Malang, UIN Malang, UMM, dan Universitas Islam Malang,” katanya.

KPU mendaftar mahasiswa untuk memanfaatkan formulir A5 agar dapat menggunakan hak pilihnya. “Bahkan kalau jumlah mahasiswa besar, bisa didirikan TPS tersendiri,” ucapnya.

Mahasiswa bisa memanfaatkan formulir A5 jika di daerah asalnya telah terdaftar sebagai pemilih. “Saya optimistis mereka telah terdaftar sebagai pemilih di daerah asalnya sehingga bisa memperoleh formulir A5,” katanya.(k24)

 

 

Kolom 15 hours ago

Cukai Plastik