Seberapa Aman? Cek 6 Fakta Utang Pemerintah Indonesia Era Jokowi

Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri dan Gubernur Ganjar Pranowo serta Kapolda Jateng Irjen Pol. Condro Kirono bersama-sama menekan tombol tanda peresmian jalan tol ruas Semarang-Batang dan Batang-Pemalang di Jembatan Kalikuta, Kendal, Jateng, Kamis (20/12 - 2018). (Antara/Kutnadi)
06 Februari 2019 22:30 WIB Hadijah Alaydrus Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Level utang pemerintah Indonesia berada dalam kondisi aman terkendali, kendati pertumbuhannya relatif lebih cepat selama empat tahun terakhir. Memang, jumlah utang yang saat ini berkisar 1,7 kali lebih besar dibandingkan dengan 2014.

Kepala Riset LPEM UI Febrio N. Kacaribu mengakui tren kenaikan utang pemerintah telah memicu kegelisahan publik dan perdebatan. Pasalnya, kenaikan utang pemerintah terlihat sangat tinggi dan berlawanan dengan pengelolaan utang yang dilakukan secara hati-hati.

"Meski meningkat cepat, kami melihat bahwa utang pemerintah masih dalam kondisi yang terkendali," papar Febrio dalan laporan LPEM UI, Selasa (5/2/2019). Hal ini didasari oleh enam indikator yang dilihat oleh LPEM UI.

Pertama, Febrio menuturkan sebagian besar utang berada dalam mata uang domestik. Pada kuartal III/2018, utang dalam mata uang asing mencapai Rp1.873 triliun, sementara utang dalam mata uang rupiah mencapai Rp2.544 triliun atau setara dengan 58% dari total utang. Jika dibandingkan dengan 2014, porsi utang dalam mata uang asing mengalami sedikit penurunan dari 43% menjadi 42%.

Walaupun rupiah terdepresiasi sekitar 20% sejak akhir 2014, proporsi utang dalam mata uang asing yang cukup stabil ini sangat mengesankan. Hal ini, kata Febrio, menjelaskan bahwa utang Indonesia yang dikelola dapat bertahan lebih baik terhadap fluktuasi mata uang. Kondisi ini juga menandakan adanya disiplin yang kuat dalam memitigasi risiko nilai tukar serta mampu mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal terkait utang luar negeri.

Kedua, pemerintah Indonesia lebih mengandalkan kreditur eksternal dibandingkan kreditur domestik. Febrio menilai hal tersebut cukup mengkhawatirkan mengingat 57,6% dari utang pemerintah Indonesia berada dalam bentuk rupiah. Sedangkan sekitar 40% (sekitar Rp850 triliun) di antaranya dimiliki oleh asing.

Jika aliran modal portofolio yang secara tiba-tiba mengalami goncangan, kondisi ini dapat menimbulkan ancaman serius terhadap nilai tukar; seperti pada contoh pada periode 2008 dan 2013-2015.

Namun, sejalan dengan hal tersebut, jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di tahun 2014, rasio kreditur asing dalam utang pemerintah Indonesia kurang lebih konstan. Di samping itu, Febrio menambahkan pemerintah berhasil menurunkan rasio dari 62% pada 2017 menjadi 60% pada 2018.

Ketiga, LPEM memperhatikan adalah kaitan rasio nilai utang terhadap PDB. Meskipun terlihat semakin tinggi selama lima tahun terakhir, rasio utang terhadap PDB Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan 15 tahun yang lalu.

"Perlu dicatat bahwa sebagian besar dari tambahan utang pemerintah Indonesia digunakan untuk investasi 'produktif', terutama pada proyek infrastruktur, yang dapat mendorong aliran PDB di masa depan," tegas Febrio.

Utang tidak digunakan untuk konsumsi, misalnya tidak digunakan untuk pembiayaan subsidi sektor energi. Oleh karena itu, dia memandang peningkatan rasio utang terhadap PDB yang terjadi saat ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan.

Terlihat dalam tiga tahun terakhir, meskipun pembiayaan proyek infrastruktur yang dikeluarkan lebih besar, pemerintah Indonesia telah berhasil secara signifikan memperlambat peningkatan rasio utang dan menahan rasio tersebut berada di bawah 30%. Di sisi lain, rasio utang terhadap PDB Indonesia relatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya; seperti Thailand (42%), Malaysia (55%), Vietnam (58%), atau Brasil (88%).

Keempat, LPEM UI mencatat kecenderungan pemerintah Indonesia untuk menambah pinjaman jangka panjang dibandingkan jangka pendek. Febrio menegaskan aspek ini sangat penting dalam pengelolaan utang.

Hampir semua utang pemerintah Indonesia merupakan utang yang jatuh tempo dalam jangka panjang; jauh lebih tinggi dibandingkan dengan utang yang jatuh tempo dalam jangka pendek. "Pinjaman pemerintah tepat dilakukan ketika potensi tingkat pertumbuhan PDB cukup menjanjikan."

Dia yakin utang produktif akan menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusia yang telah ditargetkan. Oleh karena itu, pinjaman yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan, sejalan dengan peningkatan standar hidup yang dihasilkan melalui peningkatan produktivitas dan beban utang yang terkelola.

"Dalam hal ini, kami melihat bahwa komposisi utang pemerintah Indonesia saat ini cukup aman," kata Febrio.

Sisi positifnya, pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk mempertahankan utang dengan meningkatkan dominasi utang jangka panjang, setidaknya dalam enam tahun terakhir. Data terakhir pada kuartal/III 2018 menunjukkan bahwa total utang pemerintah sebesar Rp4.416 triliun atau tumbuh sebesar 14,2% (yoy), sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya.

Berdasarkan waktu jatuh tempo, utang Indonesia didominasi oleh utang jangka panjang, yaitu sekitar Rp4.296 triliun atau 97% dari total utang pemerintah dan tumbuh sebesar 14,7% (yoy). Sementara itu, utang jangka pendek mencapai Rp120 triliun atau 2,7% dari total utang, turun sebesar 2% dari tahun sebelumnya (yoy).

Febrio menuturkan hal ini menunjukkan bahwa beban pembayaran utang dalam anggaran pemerintah akan menurun bersamaan dengan peningkatan utang jangka menengah dan produktif masih tetap tinggi dalam dua tahun terakhir. Di sisi lain, seiring aliran modal masuk portofolio telah dimulai kembali sejak Oktober 2018, imbal hasil obligasi pemerintah diperkirakan juga akan menurun.

"Kami mengestimasi beban pembayaran bunga utang akan berkurang pada tahun 2019. Terakhir, indikator keenam yang kami perhatikan ialah dominasi utang jenis sekuritas yang terlihat terlalu besar dalam komposisi utang pemerintah," ungkap Febrio. Kontribusi utang jenis ini terhadap total utang sudah mengalami peningkatan dari 68% di kuartal III/2012 menjadi 81% di kuartal III/2018.

Kelima, Febrio mengungkapkan LPEM memperhatikan pembayaran bunga utang. Semakin besar utang, semakin besar pula pembayaran bunganya.

Terlepas dari kenaikan nilai nominal utang yang belum terbayar, pembayaran bunga yang lebih tinggi juga disebabkan oleh kenaikan pada imbal hasil obligasi pemerintah yang nilainya sangat bergantung pada keadaan pasar obligasi pemerintah itu sendiri.

Tren penurunan pembayaran bunga utang relatif terhadap anggaran sebelum 2013 disebabkan penurunan rasio utang terhadap PDB dan juga oleh penurunan imbal hasil obligasi. Setelah 2013, imbal hasil obligasi pemerintah cukup stabil di tingkat rata-rata 7%. Ini memperlihatkan bahwa kenaikan beban bunga pada periode 2013 itu disebabkan oleh jumlah utang yang meningkat.

Lebih rinci, Febrio memaparkan beban pembayaran bunga utang berada konstan di tingkat 10,8% dalam dua tahun terakhir. "Kami melihat bahwa kenaikan beban pembayaran bunga merupakan kekhawatiran yang masuk akal," ujarnya.

Namun, dia juga melihat bahwa pemerintah sudah melakukan upaya yang cukup terkait efisiensi anggaran di mana saat ini anggaran sangat terjaga dan mengalami penurunan meskipun pengeluaran produktif masih tetap tinggi dalam dua tahun terakhir. Di sisi lain, seiring aliran modal masuk portofolio telah dimulai kembali sejak Oktober 2018, imbal hasil obligasi pemerintah diperkirakan juga akan menurun.

"Kami mengestimasi beban pembayaran bunga utang akan berkurang pada tahun 2019."

Keenam, dominasi utang jenis sekuritas yang terlihat terlalu besar dalam komposisi utang pemerintah. Dari data LPEM UI, kontribusi utang jenis ini terhadap total utang sudah mengalami peningkatan dari 68% di kuartal III/2012 menjadi 81% di kuartal III/2018.

Berkaitan dengan indikator kelima sebelumnya, kondisi ini yang menjadi salah satu penyebab dari relatif tingginya beban pembayaran bunga, khususnya pada saat kondisi pasar sedang tidak menguntungkan bagi obligasi pemerintah.

Sayangnya, isu-isu penentangan dominansi sekuritas pada total utang ini sering kali merujuk ke era ketika utang pemerintah masih didominasi oleh pinjaman dari organisasi multilateral seperti World Bank. Berbeda dari kondisi sekarang, saat itu Indonesia memang masih negara miskin yang memiliki akses ke pinjaman murah.

Sumber : Bisnis/JIBI