Pemerintah Kini Bisa Rampas Harta WNI yang Ditimbun di Swiss

Ilustrasi dolar Amerika Serikat (Reuters/Marcos Brindicci)
05 Februari 2019 19:35 WIB Edi Suwiknyo Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Setelah mengalami berulangkali perundingan, pemerintah Indonesia kini memiliki akses untuk melacak, membekukan, menyita, hingga merampas aset WNI pelaku tindak pidana yang berada di Swiss. Aset tersebut terutama milik orang yang terkait tindak pidana perpajakan.

Akses itu terbuka setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter. Menkumham Yasonna Seperti dikutip dalam laman resmi Kedutaan Besar RI di Bern, Swiss mengungkapkan, perjanjian MLA ini menjadi sebuah jalan pintas bagi otoritas Indonesia untuk mengejar dan memerangi kejahatan di bidang perpajakan.

Apalagi perjanjian ini juga bisa menjangkau tindak pidana yang telah dilakukan sebelum perjanjian antara pemerintah RI – Swiss ditandatangani. Syarat dan ketentuan ini juga berlaku bagi tindak pidana yang belum mendapatkan putusan dari pengadilan.

“Perjanjian ini untuk memastikan warga negara Indonesia mematuhi peraturan perpajakan dan tidak melakukan penggelapan pajak dan kejahatan perpajakan lainnya,” ungkap Yasonna dikutip dari lamam KBRI Bern, Selasa (5/2/2019).

Perjanjian dengan Swiss ini merupakan perjanjian MLA kesepuluh yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sebelumnya, pemerintah juga telah melakukan kerja sama serupa dengan negara-negara ASEAN, India, Hong Kong, Australia, China, Korea Selatan, UEA, dan Iran. Bagi Swiss, kerja sama ini merupakan yang ke 14 dengan negara lain di luar Eropa.

Praktik kejahatan perpajakan baik dalam bentuk penggelapan pajak atau sebenarnya telah lama menjadi perhatian pemerintah. Apalagi gap perpajakan di Indonesia masih cukup besar.

Jika merujuk data Ditjen Pajak rasio penerimaan yang dipungut Ditjen Pajak dengan perkiraan PDB Indonesia 2018 di angka Rp14.735,8 triliun, hanya 8,4% atau jika memasukan penerimaan di sektor lainnya baik cukai maupun PNBP SDA, paling besar rasionya hanya berada di angka 11-an%.

Dengan PDB yang cukup besar, angka ini mengindikasikan bahwa pemungutan pajak pemerintah belum optimal. Pasalnya, dana moneter internasional atau IMF sekalipun pernah mengeluarkan sebuah kajian, bahwa syarat bagi sebuah negara yang bisa melakukan pembangunan berkelanjutan rasio pajaknya minimal 16%.

Gap yang cukup besar ini salah satunya dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) membayar pajak. Credit Suisse yang menerbitkan laporan Global Wealth Report 2018 menyebutkan sebanyak 742 orang Indonesia masuk dalam kategori high net worth individuals (HNWI) dengan kekayaan lebih dari US$50 juta. Jika angka itu diperinci, 424 orang memiliki kekayaan sebesar US$50 juta – US$100 juta, 274 orang memiliki kekayaan sebanyak US$100 juta – US$500 juta, dan 44 orang memiliki kekayaan lebih dari US$500 juta.

Jika mengambil batas atas aset milik orang superkaya asal Indonesia itu dan dikalikan dengan nilai tukar di angka Rp14.000, total kekayaan 742 orang super kaya Indonesia mencapai Rp988,4 triliun atau setara dengan 40,1% dari alokasi belanja negara dalam APBN 2019 senilai Rp2.461 triliun.

Sayangnya, dengan total aset sebesar itu, kontribusi penerimaan pajak orang super kaya yang tercermin dari penerimaan pajak orang pribadi hanya 0,7%. Hal ini berbeda dengan Singapura yang estimasi penerimaan PPh orang pribadi mencapai 11,4%.

Sumber : Bisnis/JIBI