Isi RUU Permusikan yang Bikin Musisi Meradang

Ilustrasi Musik (Solopos - Whisnupaksa)
05 Februari 2019 16:35 WIB Lalu Rahadian Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Ada lebih dari 200 musisi dan pegiat musik di Indonesia yang menentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan bikinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan menentang RUU itu karena dianggap memuat banyak pasal karet dan membahayakan nasib pegiat musik di Indonesia.

Dalam rilisnya, koalisi menyebut ada tidak kurang dari 19 pasal dalam RUU Permusikan yang bermasalah. Keberadaan pasal karet, ancaman marjinalisasi musisi independen, diskriminasi, serta pengaturan hal-hal yang tidak perlu menjadi masalah yang terkandung di RUU itu.

Vokalis Efek Rumah Kaca (ERK), Cholil Mahmud, menyoroti keberadaan pasal karet yang termaktub di Pasal 5 RUU Permusikan. Menurut Cholil, isi Pasal 5 RUU Permusikan bertentangan dengan semangat kebebasan berekspresi yang dijamin UUD 1945.

“Pasal karet seperti ini membukakan ruang bagi kelompok penguasa atau siapa pun untuk mempersekusi proses kreasi yang tidak mereka suka,” ujar Cholil dalam keterangan tertulis yang terbit Minggu (3/2/2019) malam.

Pasal 5 RUU Permusikan memuat sejumlah larangan bagi pegiat musik dalam melakukan proses kreasi. Larangan itu misalnya seperti mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; memuat konten pornografi, kekerasan seksual, dan eksploitasi anak; serta memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, suku, ras, dan/atau antargolongan.

Menurut musisi Jason Ranti, kandungan Pasal 5 RUU Permusikan bergaya Orde Baru. Jason juga menyoroti potensi marjinalisasi musisi yang termuat di Pasal 10.

Beleid itu mengatur distribusi karya musik yang bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jason menganggap aturan itu curang karena menegasikan praktik distribusi musik di luar label atau distributor besar.

“Distribusi dilakukan oleh label rekaman atau penyedia jasa distribusi untuk produk musik dalam bentuk fisik; atau penyedia konten untuk produk musik dalam bentuk digital,” tulis Pasal 10 RUU Permusikan.

Konten lain yang dipermasalahkan di RUU Permusikan adalah aturan mengenai uji kompetensi dan sertifikasi bagi pegiat musik. Pengaturan itu tercantum di Pasal 32-35 RUU Permusikan. Koalisi menganggap kewajiban pegiat musik mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi berpeluang mendiskriminasi. Mereka curiga aturan itu menjadi pintu masuk untuk melarang pentas musik dilakukan musisi yang belum melakukan uji kompetensi.

Apa Urgensinya?

Vokalis Band Seringai Arian Arifin menganggap RUU Permusikan tidak penting dibuat. Menurutnya, pengaturan mengenai dunia musik di Indonesia sudah cukup.

Arian mencontohkan pengaturan mengenai hak cipta atas sebuah karya musik sudah diatur dalam UU No 28/2014 tentang Hak Cipta. Dia juga menyebut keberadaan UU No 4/1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang kontennya bersinggungan dengan isi RUU Permusikan.

"Kalau memang perlu direvisi ya revisi lah [UU yang sudah ada]. Tapi nggak perlu ada UU Musik," ujar Arian kepada Bisnis/JIBI, Senin (4/2/2019).

Arian juga mengungkap ketiadaan UU Permusikan di negara lain. Dia menganggap pengaturan soal musik dan segala hal di dalamnya bisa diakomodir UU yang sifatnya tidak khusus untuk permusikan.

Vokalis yang dikenal dengan nama Arian 13 itu juga menyebut masih ada peluang anggota koalisi untuk duduk bersama dengan perwakilan DPR membicarakan RUU Permusikan. Akan tetapi, dia ingin pembicaraan nanti berujung pada pembatalan pembuatan RUU Permusikan menjadi UU.

"Dibicarakan kalau saya sih inginnya untuk di-takedown," ujar Arian. "Yang jadi masalah juga kan draf RUU ini baru diketahui minggu ini, kok isinya ada pasal-pasal karet. Artinya kan sosialisasinya enggak ada, sementara drafnya sudah ada sejak Agustus 2018."

Sumber : Bisnis/JIBI