Baru Tahu Ada Penyuluh Pertanian Belum ASN, Jokowi: Indonesia Butuh 40.000

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdialog dengan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantuan Penyuluh Pertanian (TBPP) di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/2 - 2019). (Antara/Puspa Perwitasari)
03 Februari 2019 22:00 WIB Newswire Nasional Share :

Solopos.com, SEMARANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menjawab keinginan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pekan ini. Dia mengakui sebelumnya belum mengetahui masalah nasib para THL pertanian.

"Saya sudah mengetahui permasalahannya. Besok saya panggil Menteri PAN RB, Selasa [5/2/2019] libur. Rabu atau Kamis [6-7/2/2019] saya sudah mengetahui," kata Presiden saat acara pertemuan dengan THL TBPP di GOR Jatidiri Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/2/2019).

Jokowi bahkan sebelumnya secara jujur mengakui baru mengetahui ada problem THL di dunia pertanian. Sebab yang selama ia pahami hanya persoalan serupa untuk guru dan bidan yang sedang diselesaikannya satu persatu.

"Yang diharapkan kan THL yang masih belum diangkat begitu, benar? Saya baru diberitahu, jadi kalau disuruh menjawab sekarang ya sulit. Wong baru diberitahu bagaimana mau menjawab," katanya.

Jokowi menegaskan tidak bisa memberikan langsung jawaban yang akan memuaskan karena harus melihat dahulu prosedur dan aturan yang terkait persoalan tersebut.

"Saya ngomong apa adanya. Baru di sini tadi saja saya masih minta penjelasan. Saya tidak bisa ngomong langsung menyenangkan. Saya harus bicara masalah prosedur yang harus dilalui, namun percayalah kita ingin selesaikan masalah-masalah yang ada. Namun jangan dipaksa saya jawab sekarang. Ini masalah yang sekarang saya sudah mengerti," kata Presiden Jokowi.

Jokowi sendiri mendapatkan laporan bahwa saat ini Indonesia masih membutuhkan setidaknya 40.000 tenaga penyuluh lapangan. Sementara itu, jumlah THL saat ini sebanyak 17.000 dan mereka mengharapkan untuk bisa diangkat menjadi ASN.

"Ya kalau itu bisa diisi dengan Bapak, Ibu, dan Saudara ya alhamdulillah akan lebih baik. Karena Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai pengalaman 13 tahun. Benar? Sudah punya pengalaman di lapangan sudah punya pengalaman dampingi petani," katanya.

Namun, ia menegaskan, untuk persoalan pengangkatan ASN memerlukan payung hukum bisa melalui Perpres atau Keppres. Tetapi hal itu, kata dia, harus dilihat dengan seksama jangan sampai bertentangan dengan undang-undang.

"Kita lihat dulu UU memungkinkan enggak. Saya ngomong blak-blakan saya enggak mau ngomong manis-manis," katanya.

Jokowi berharap tidak diminta menabrak aturan meski logikanya Indonesia masih kekurangan tenaga penyuluh pertanian. "Jangan sampai saya disuruh nabrak regulasi dan UU. Saya pulang besok saya panggil Menpan RB peluangnya seperti apa. Nanti kalau tidak tabrak UU, saya undang 17.000," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki pekerjaan besar di bidang pertanian. Contohnya untuk urusan jagung pada 2014 impor Indonesia 3,6 juta ton, pada 2018 impor jagung kita 180.000 ton.

"Artinya kita sudah mengurangi nyaris 3,4 juta ton impor jagung dari luar negeri. Itu keberhasilan bapak ibu dalam memperbaiki produksi. Tapi juga tolong diatur jangan sampai karena produksi melimpah tidak diatur tata waktu yang terjadi adalah harga yang anjlok. Hati-hati. Pengaturan seperti itu perlu dilakukan," katanya.

Pada kesempatan itu, Presiden berbicara di depan ribuan THL yang datang dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Dia juga menyempatkan untuk berdialog dengan dua THL yang mengharapkan bisa diangkat sebagai ASN karena sudah lama mengabdi di lapangan.

Namun salah satu dari mereka mengeluhkan terkendala aturan usia yang harus di bawah 35 tahun agar bisa diangkat sebagai ASN. "Kalau saya sih lebih suka yang sudah berpengalaman," kata Jokowi dan disambut tepuk tangan. Turut hadir pada kesempatan itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Sumber : Antara