2014 Dukung Jokowi, Aliansi Masyarakat Adat Pilih Netral di Pilpres 2019

Puluhan warga yang tergabung dalam masyarakat adat suku Ambel Raja Ampat memainkan alat musik suling tambur, berpawai menuju kantor DPRD Raja Ampat, di Waisai, Raja Ampat, Papua Barat, Senin (18/11 - 2013). (Antara)
03 Februari 2019 21:30 WIB Aziz Rahardyan Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA — Bila menilik Pilpres 2014, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meyatakan dukungan pada Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Tetapi menjelang Pilpres 2019, mereka memilih bersikap netral karena menganggap janji Jokowi memperjuangkan masyarakat adat tak terbukti.

Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi, menyatakan sikap tersebut disebabkan janji kampanye Jokowi dalam Nawacita I yang--menurut mereka--tidak ditepati. Janji yang dimaksud terkait keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat adat.

Salah satunya adalah ketidakjelasan proses RUU Masyarakat Adat dan pelaksanaan keputusan MK-35 tentang hutan adat masih jauh dari keberpihakan. Terkini, beberapa masyarakat adat masih mengalami sengketa lahan, tak memiliki dokumen kewarganegaraan, dan kesulitan mengenyam pendidikan.

"RUU masyarakat adat saat ini tidak jelas situasinya, justru karena pemerintah, bukan karena DPR. Jadi ini memang karena presiden tidak ada Daftar Isian Masalah [DIM] dari presiden, dari pemerintah, dan selama ini prosesnya juga tertutup," ungkap Rukka.

"Jadi kami pun masayarakat adat ketika pemerintah membicarakan masukan mereka, tanggapan mereka, terhadap draf RUU yang sudah disiapkan oleh DPR, kami tidak pernah dilibatkan. Sementara ini berbicara tentang nasib kami," tambahnya.

AMAN menjelaskan bahwa mereka kini mengambil langkah yang lebih efektif, yaitu mengutus kadernya berperan mengambil kebijakan di Pemilu Legislatif 2019. Mereka menjamin kader AMAN yang mengendarai berbagai macam parpol tidak menggunakan politik kotor sebab mengawal nilai-nilai luhur daerahnya.

"Sejak Indonesia merdeka, hampir semuanya memang targetnya adalah merampas wilayah adat untuk alasan pembangunan kebijakan ekonomi. Memang merampas, dan dianggap tanah kosong," ungkap Rukka.

Oleh sebab itu, AMAN menilai pihaknya tidak akan lagi terbawa janji kampanye dari kedua pasangan Capres-Cawapres pada Pilpres 2019 dan membebaskan anggotanya untuk memilih. Kendati demikian, sebagai organisasi yang beranggotakan para tokoh masyaralat adat, AMAN akan terus berupaya mewarnai demokrasi Indonesia dengan cara tersendiri.

Salah satunya, dengan menjaga secara ketat calon asli dari daerah masing-masing, sehingga paham betul kebijakan apa yang harus dibuat untuk melindungi "rumah". "Yang kita lakukan adalah, sedang mempraktekan demokrasi ala masyarakat adat, yaitu demokrasi demografis melalui musyawarah mufakat," jelas Rukka.

Sumber : Bisnis/JIBI