Harta Hanya Rp907 Juta, Bupati Ini Rugikan Negara Rp5,8 Triliun

Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi - Istimewa/kotimkab.go.id
02 Februari 2019 11:40 WIB Danang Nur Ihsan Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Supian Hadi, sebagai tersangka dugaan korupsi izin usaha pertambangan (IUP).

Akibat korupsi itu, negara mengalami kerugian hingga Rp5,8 triliun. Dari korupsi itu, Supian menerima mobil Toyota Land Cruiser seharga Rp710 juta, mobil Hummer H3 seharga Rp1,35 miliar, dan uang Rp500 juta.

”Diduga terjadi kerugian negara sekurang-kurangnya Rp5,8 triliun dan US$711.000, yang dihitung dari eksplorasi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi, serta kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI, dan PT AIM," ucap Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Kerugian negara Rp5,8 triliun itu setara dengan kasus korupsi KTP elektronik dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Meski telah menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah, Supian yang menjadi Bupati Kotim sejak 2010 lalu mengaku hanya memiliki harta kurang dari Rp1 miliar.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses Solopos.com dari laman acch.kpk.go.id, harta Supian pada 2015 lalu hanya Rp907,92 juta. Harta Supian terdiri atas empat tanah dan bangunan senilai 815,89 juta dan giro setara kas lainnya Rp92,02 juta. Supian mengaku tidak memiliki harta berupa kendaraan bermotor.

Harta Supian pada 2015 itu turun bila dibandingkan harta Supian pada 2010 lalu. Pada 2010 saat menjadi calon bupati, Supian melaporkan memiliki harta Rp6,12 miliar. Harta pada 2010 itu terdiri atas empat bidang tanah dan bangunan senilai Rp770,85 juta, dua kendaraan bermotor Rp873,71 juta, logam dan batu mulia Rp848 juta, dan giro setara kas lainnya Rp3,63 miliar.

Harta pada 2010 itu juga lebih rendah dari LHKPN yang disetorkan pada 2003 lalu. Kala itu, Supian yang menjadi Ketua DPRD Kotim melaporkan hartanya Rp6,58 miliar.

Supian Hadi memimpin Kotim sejak 2010 lalu. Dalam Pilkada Kotim 2015 lalu, Supian kembali berduet dengan Muhammad Taufiq Mukri. Duet Supian-Taufiq diusung PDIP, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Pasangan ini mengungguli tiga pasangan calon lainnya dengan meraup 112.033 suara (63,75%).

Syarif mengatakan Supian diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangannya lewat pemberian IUP kepada PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Billy Indonesia (BI), dan PT Aries Iron Mining (AIM).

Supian diduga mengangkat teman-temannya yang merupakan timses saat kampanye sebagai direktur dan Dirut PT FMA dan mendapat jatah masing-masing 5% persen saham PT FMA.

Izin pertambangan itu diberikan secara bertahap. Misal, untuk PT FMA diberikan pada Maret 2011. Selain itu, untuk PT BI, Supian diduga menerbitkan izin secara bertahap mulai 2010 hingga 2013. Untuk PT AIM, Syarif menyebut Supian menerbitkan IUP kepada perusahaan itu, padahal PT AIM tidak memiliki kuasa pertambangan.

Sumber : Newswire