Potret Kemiskinan di Soloraya

22 Januari 2019 23:32 WIB Sendi Irawan Kolom Share :

Solopos.com, SOLO--Kemiskinan adalah hal yang sangat sensitif, baik itu untuk pemerintah bahkan bagi sebagian masyarakat itu sendiri.

Ketika data kemiskinan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di saat itu pula pemerintah akan menyimpulkan apakah kepemimpinannya berhasil atau biasa saja atau malah dianggap gagal.

Hal ini wajar karena  siapapun pemimpinnya kemiskinan selalu menjadi pokok permasalahan yang berlarut-larut yang hingga saat ini masih dicari solusinya. Seperti di tahun politik ini, para calon legislatif, calon kepala daerah ataupun calon presiden akan berlomba-lomba menyampaikan gagasannya untuk menangani satu kasus besar, yang biasa orang sebut “kemiskinan”.

Selain itu, dengan dirilisnya data kemiskinan tentunya tidak sedikit masyarakat yang menanggapi tentang data tersebut. Ada yang menilai data itu valid, ada yang merasa biasa saja-- karena bagi sebagian mereka apalah arti sebuah data sementara mereka masih bisa mencukupi kebutuhannya--, tapi ada sebagian lagi yang menganggap data itu meragukan.

Hal tersebut  sah-sah saja tergantung pada sudut pandang mana masyarakat menilai data kemiskinan. Berdasarkan rilis data BPS disebutkan di tahun 2018 untuk kali pertama persentase penduduk miskin di Indonesia berada pada posisi di bawah dua digit, yaitu sebesar 9,82 persen.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Jadi penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.(Badan Pusat Statistik(BPS)

Lalu bagaimana dengan potret kemiskinan di Soloraya ini? Secara umum persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin di Soloraya mengalami penurunan. Untuk kondisi Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Soloraya sebesar 766.000 orang sedangkan di Maret 2018 menjadi 669.000 orang.

Dari data jumlah penduduk miskin tersebut persentase penduduk miskin tertinggi pada kondisi Maret 2017 adalah Kabupaten Klaten, dengan persentase penduduk miskin sebesar 14,14 persen. Sedangkan Kabupaten Sukoharjo memiliki persentase penduduk miskin terendah yaitu sebesar 8,75 persen.

Hal yang menarik terjadi pada 2018 bulan Maret, di mana ada pergeseran peta kemiskinan di Soloraya. Kabupaten Klaten yang pada 2017 memiliki persentase penduduk miskin terbesar kini mengalami peningkatan satu strip di atas Kabupaten Sragen yang menjadi kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbesar di tahun 2018.

Kabupaten Sragen memiliki persentase penduduk miskin sebesar 13,12 persen sedangkan Kabupaten Klaten memiliki persentase penduduk miskin sebesar 12,96 persen.

Lalu bagaimana dengan kabupaten/kota lainnya? Kabupaten Sukoharjo tetap menjadi kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah yaitu sebesar 7,41 persen. Kota Solo dan Kabupaten Wonogiri memiliki peringkat yang sama dengan tahun 2017, di mana Kota Solo pada peringkat kedua persentase penduduk miskin terendah dan Kabupaten Wonogiri pada peringkat kelima.

Pergeseran peta kemiskinan juga terjadi di Kabupaten Boyolali dan Karanganyar. Kabupaten Boyolali yang pada 2017 berhasil menjadi kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah ketiga, kini pada 2018 turun menjadi peringkat keempat, berkebalikan dengan Kabupaten Karanganyar yang sebelumnya berada pada peringkat keempat kini naik ke peringkat ketiga kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah.

Selain pergeseran peta kemiskinan di Soloraya, ternyata berdasarkan data BPS, kabupaten dengan penurunan persentase penduduk miskin dari 2017 ke 2018 yang terbaik di Soloraya adalah Kabupaten Karanganyar, dengan penurunan persentase kemiskinan sebesar 2,27 poin (dari 12,28 persen menjadi 10,01 persen), diikuti Kabupaten Wonogiri dengan 2,16 poin.

Dan lagi-lagi Kabupaten Sragen menjadi kabupaten dengan penurunan persentase kemiskinan terkecil, yaitu sebesar 0,90 poin (dari 14,02 persen menjadi 13,12 persen).

Jika dibandingkan secara nasional, hanya ada dua kabupaten/kota yang memiliki persentase penduduk miskin lebih rendah dibandingkan angka nasional yang sebesar 9,82 persen, yaitu Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo. Sedangkan jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 11,32 persen, masih ada kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin yang lebih tinggi yaitu Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sragen.

Melihat uraian diatas dapat dikatakan secara umum persentase penduduk miskin di Soloraya mengalami penurunan. Namun jika dilihat lebih jauh ternyata penurunannya belum seberapa dan secara umum persentase penduduk miskin di Soloraya masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional (kecuali Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo).

Hal ini tentunya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah daerah dan kondisi seperti ini menjadi tantangan yang harus dihadapi, khususnya di wilayah Soloraya agar terus memunculkan program yang dapat mengentaskan kemiskinan di wilayahnya.

Selain dari pemerintah, butuh juga dukungan dari pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri untuk mengurangi kemiskinan, di antaranya dengan lebih menggali potensi-potensi yang ada di wilayahnya, baik itu SDM maupun SDA, menciptakan berbagai lapangan pekerjaan, memeratakan pembangunan, peningkatan pelayanan kesehatan, pemberian beasiswa pendidikan dan jika dianggap perlu melakukan studi banding ke kabupaten/kota yang penurunan persentase penduduk miskinnya tinggi.

Untuk menggali potensi yang ada di wilayahnya, salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan memanfaatkan data yang dihasilkan BPS dari Pendataan PODES 2018.