Menhan Sebut Abu Bakar Ba'asyir Bisa Diusir Jika Tak Akui Pancasila

Kuasa hukum Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra, bersama Abu Bakar Baasyir di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Gunung Sindur, Bogor, Jumat (18/1 - 2019). (Antara/Yulius Satria Wijaya)
22 Januari 2019 17:40 WIB Newswire Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyatakan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir harus mengakui ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni Pancasila jika ingin bebas.

"Iya dong [harus mengakui Pancasila]. Kalau tidak numpang saja. Kalau lama bisa diusir," kata Menhan setelah acara Coffee Morning dengan para Atase Pertahanan (Athan) sejumlah negara sahabat di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (22/1/2019), sebagaimana dilansir Antara.

Menurut Ryamizard, tidak mungkin seorang warga negara Indonesia (WNI) seperti Ba'asyir bisa hidup di negara ini jika tidak mengakui Pancasila. Jika masih ada orang yang tidak mengakui Pancasila berarti orang itu hanya numpang sementara. Kalau sudah tinggal lama, selayaknya dikeluarkan dari negara ini.

"Kalau tidak akui Pancasila, namanya numpang. Kalau numpang itu sebentar saja. Jangan lama-lama. Rugi negara kalau terlalu lama," tuturnya.

Dalam pertemuannya dengan sejumlah atase pertahanan negara sahabat, tambah Ryamizard, tidak ada protes ataupun dukungan dari para Athan terkait wacana pembebasan Ba'asyir. "Mereka hanya mendukung setiap upaya pemberantasan teroris di Indonesia," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih dalam terkait pembebasan Abu Bakar Ba'asyir.

Menurut Wiranto dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Senin petang, pihak keluarga telah meminta pembebasan sejak 2017 karena usia lanjut dan kesehatan yang terus menurun.

Atas dasar itu dan alasan kemanusiaan, Presiden Jokowi memahami permintaan keluarga  Abu Bakar Ba'asyir.

Namun demikian, menurut Wiranto, pembebasan Abu Bakar Ba'asyir juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, seperti kesetiaan kepada Pancasila, hukum dan lain sebagainya.

Sumber : Antara