Kebijakan Tata Niaga Ayam

Singgih Januratmoko - Istimewa
21 Januari 2019 06:00 WIB Singgih Januratmoko Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (16/1/2019). Esai ini karya Singgih Januratmoko, calon anggota DPR dari Partai Golongan Karya di daerah pemilihan Jawa Tengah V. Alamat e-mail penulis adalah janucenter.singgih@gtmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Persoalan perdagangan unggas, khususnya ayam, perlu disikapi dengan hati-hati oleh pemerintah. Persoalan ini terkait siklus kehidupan ayam dan efek multidimensi yang memengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat.

Tidak semua paham siklus kehidupan ayam dimulai dari bibit nenek atau grand parent stock (GPS), yakni istilah untuk menyebut jenis bibit ayam yang akan menghasilkan ayam induk atau parent stock (PS).

Berangkat dari istilah PS inilah yang nantinya bakal menghasilkan bibit ayam atau day old chicken (DOC) yang bakal menjadi ayam potong yang dikonsumsi final stock (FS) dan dijual ke pasar.

Seekor GPS akan menghasilkan sekitar 35 ekor ayam induk (PS). Seekor ayam induk menghasilkan sekitar 135 ekor ayam siap konsumsi (ayam FS) dalam satu kali masa bertelur. PS tidak serta-merta akan menghasilkan FS.

Para peternak ayam berharap kebijakan perunggasan tidak mengalami gonjang-ganjing. Outlook perdagangan ayam 2019 diharapkan stabil bagi peternak ayam mengingat kebijakan Kementerian Pertanian tentang perunggasan saat ini sudah on the track dan kondusif sejak 2016.

Para peternak ayam merasakan dampak positif kebijakan tersebut dan berharap tidak banyak berubah meskipun suhu politik meningkat tajam. Wajar apabila awal 2019 harga ayam naik dan turun kemudian menjadi berita di berbagai media massa.

Persoalan harga ayam yang naik dan turun selalu berujung kesimpulan pemerintah yang salah karena rakyat hanya berharap harga selalu stabil. Munculnya pro dan kontra atau yakin dan sangsi atas kinerja Kementerian Pertanian merupakan sesuatu yang biasa.

Hulu hingga Hilir

Pertama, kebijakan pemerintah tentang perunggasan, khususnya ayam, melindungi dari hulu hingga hilir. Keluarlah kebijakan pemerintah yang berupaya mengatur usaha para peternak ayam.

Kebijakan paling terasa bagi peternak adalah peran pemerintah yang mengatur regulasi hulu dan hilir supaya harga senantiasa stabil. Sejak 2015 hingga sekarang peternak bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk urusan kebijakan hulu dan hilir.

Ada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. Dampak regulasi ini memang telah dirasakan peternak.

Pegaturan tentang harga ayam juga telah dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengingat sebelumnya memang belum ada yang mengatur secara detail tentang persoalan peternakan ayam di negeri ini.

Kedua, persediaan pakan ternak stabil. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan senantiasa merespons dan hadir pada saat para peternak kesulitan memenuhi kebutuhan pakan ternak.

Peran pemerintah yang mau turun tangan membuat kelanjutan hidup peternakan ayam dapat berjalan dengan baik dan stabil. Ketiga, terjaganya pola supply and demand melalui pengaturan alokasi GPS.

Peternak memahami pengaturan harga ayam yang dilakukan pemerintah bukan urusan mudah. Usaha dan kinerja nyata Kementerian Pertanian yang mau dan mampu menstabilkan harga ayam hidup (live bird) di atas harga pokok produksi (HPP) perlu diapresiasi karena bisa membuat harga tidak terlalu fluktuatif selama 2018.

Sesungguhnya Kementerian Pertanian dapat dikatakan berhasil menjaga keseimbangan supply and demand melalui pengaturan alokasi GPS bagi peternakan ayam.

Peternak Mandiri

Momentum saat ini menguntungkan peternak ayam untuk menaikkan posisi tawar. Munculnya perusahaan pakan ayam yang tidak hanya memproduksi pakan ternak, tetapi ikut membudidayakan ayam, justru menimbulkan ketidakstabilan pasar.

Peran perusahaan pakan seharusnya memproduksi pakan ayam saja, tidak lantas ikut membudidayakan ayam yang tentu membuat peternak mandiri kelabakan. Ada regulasi bahwa perusahaan pakan tidak boleh membudidayakan ayam, tetapi tidak diindahkan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi harus diiringi dengan rasa keadilan. Apabila ditelisik ke belakang, sejak 2013, pada Februari-Maret harga ayam selalu jelek.

Harga ayam di kandang pernah anjlok sampai Rp9.000 per kilogram. Dengan harga serendah itu otomatis setengah modal peternak hilang. Artinya, implementasi teknis dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 sangat berpengaruh positif di hampir seluruh peternak di Indonesia.

Mereka dapat menikmati kestabilan harga ayam. Ketika regulasi sudah ada, persoalan teknis perlu diawasi secara konsisten. Pada 2019 ini para peternak mandiri menanti realisasi atas produksi bibit ayam atau DOC dari PS di perusahaan pelat merah ke industri perunggasan yang diharapkan mampu menyeimbangkan persaingan dengan monopoli oleh perusahaan unggas swasta.

Diakui atau tidak, selama ini peternak skala menengah dan kecil terkendala penyebaran PS yang tidak merata. Distribusi PS itu masih dikuasai perusahaan besar. Harga yang ditawarkan perusahaan pemerintah lebih murah dibandingkan harga umumnya.

Efeknya pada masa depan adalah harga ayam yang diproduksi pada 2020 bisa lebih murah dan mencukupi kebutuhan rakyat. Kekhawatiran harga ayam melonjak pada 2019 bisa dibendung secara sistematis karena ada penyebaran yang merata ke peternak mandiri dengan harga yang bersaing.

Harus Konsisten

Apabila harga ayam pada tingkat peternak terus berangsur naik dan relatif stabil, peternak ayam dapat menikmati keuntungan karena harga ayam hidup (live bird) juga membaik.

Adalah wajar bila para peternak mandiri ingin program pemerintah dijalankan secara konsisten demi menata perunggasan nasional. Tentu saja cita-cita peternak mandiri ini butuh perjuangan dan kebersamaan.

Persoalan ayam rumit tatkala muncul berbagai kepentingan politik yang meragukan kinerja pemerintah maupun optimis atas kinerja pemerintah yang gigih memperjuangkan peternak ayamagar  tetap bisa eksis.

Politisasi peternakan ayam sangat mungkin terjadi dan harus dihadapi peternak secara bijak. Selayaknya peternak bersama-sama fokus membangun negeri dan tidak ricuh sendiri serta tidak saling tuding yang justru membuat iklim usaha peternakan ayam menjadi tidak kondusif.

Peternak ayam lokal harus lebih fokus mengembangkan usaha. Bila perlu ada kebersamaan antarpeternak unggas lokal yang terfokus mendukung program peningkatan pemberdayaan peternak lokal.

Sesungguhnya kebijakan ini memunculkan peluang besar bila ayam lokal dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mampu memberikan kontribusi besar terhadap total produksi unggas nasional asalkan tidak banyak kontroversi dan mau bersinergi membangun negeri dengan aksi nyata di sektor peternakan.