Mahendradatta: Tak Terkait Pilpres, Abu Bakar Ba'asyir Harus Bebas Pekan Ini

Yusril Ihza Mahendra (kedua kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jumat (18/1 - 2019). (Antara/Yulius Satria Wijaya)
21 Januari 2019 20:00 WIB Sholahuddin Al Ayyubi Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Tim kuasa hukum narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir, Mahendradatta, memastikan pembebasan kliennya dari Lembaga Pemasyarakat (LP) Gunungsindur Bogor tidak terkait Pilpres 2019 atau Pemilu Legislatif.

Menurutnya, pembebasan tanpa syarat merupakan hak yang wajib diterima kliennya karena telah menjalani 2/3 masa pidana di LP Gunungsindur Bogor. Bahkan kata dia, jika Abu Bakar Ba'asyir tidak dibebaskan pekan ini, maka pemerintah dituding telah melakukan diskriminasi hukum.

"Ini saya tegaskan lagi baik pada Paslon 01 atau 02, pembebasan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pilpres. Kalau ada yang mengkaitkan hal ini dengan Pilpres silahkan saja nilai sendiri. Kalau Ustaz tidak dibebaskan itu ada diskriminasi hukum," tutur Mahendradatta, Senin (21/1/2019).

Dia berharap pembebasan tanpa syarat terhadap Abu Bakar Ba'asyir tidak dibawa ke ranah politik. Menurut Mahendradatta, pembebasan itu murni karena Abu Bakar Ba'asyir telah menjalani 2/3 masa hukuman dan berkelakuan baik selama di LP.

"Intinya saya ingin agar pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir ini tidak dipolitisasi karena sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan kait-kaitkan hal ini ke ranah politik. Ini soal hukum," katanya.

Sebelumnya, kuasa hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan kliennya telah menyetujui membebaskan Abu Bakar Ba'asyir dari LP Gunungsindur. Menurut Yusril, alasan Jokowi menyetujui bebas murni kepada Abu Bakar Ba'asyir yang merupakan narapidana kasus terorisme adalah karena alasan usia yang sudah tua dan sering sakit.

Selain itu, menurut Yusril, Abu Bakar Ba'asyir dinilai telah menjalani 2/3 masa hukumannya dari putusan 15 tahun penjara pada 2011 terkait kasus terorisme di Indonesia. Abu Bakar Ba'asyir sendiri, menurut Yusril, sudah 3 kali mengajukan permohonan bebas murni selama menjalani masa pidana dengan alasan kemanusiaan ke Presiden Jokowi. Namun, permohonan itu baru dapat direspons tahun ini oleh Presiden Jokowi.

"Jadi dibebaskannya ini karena alasan kemanusiaan juga. Selain beliau dari sisi usia sudah cukup tua, beliau kan juga sedang sakit. Presiden akhirnya setuju untuk memberikan bebas murni kepada beliau," tuturnya, Jumat (18/1/2019).

Sumber : Bisnis/JIBI