Debat Pilpres 2019: Jika Terpilih, Prabowo Akan Kirim Koruptor ke Pulau Terpencil

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Debat Capres 2019, Kamis (17/1/2019). (Antara - Sigid Kurniawan)
18 Januari 2019 01:10 WIB Jafar Sodiq Assegaf Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA - Calon presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mengirim koruptor ke pulau terpencil sebagai bentuk hukuman jika terpilih kelak. Hal itu diutarakan dalam debat perdana yang mempertanyakan apa langkah birokrasi pemerintah untuk memberantas korupsi.

“Kalau dia [koruptor] korupsi harus ditindak sekeras-kerasnya. Kita taruh di mana tuh, di pulau terpencil, suruh tambang pasir,” ucap Prabowo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Kamis, 17 Januari 2019.

Prabowo melihat, akar permasalahan mengapa banyak pejabat pemerintah yang korupsi adalah kurangnya penghasilan. “Pendapatan mereka itu kurang, tidak realistis,” kata dia. ia pun melanjutkan, jika terpilih nanti, Prabowo akan memperbaiki kualitas hidup aparat penegak hukum dengan menaikan penghasilan mereka.

Caranya dengan menaikan tax ratio atau rasio pajak. Prabowo menuturkan tax ratio Indonesia saat ini berada di 10%. “Saya akan kembalikan ke 16%. Kita akan dapat minimal US$60 miliar,” ucap dia. Sehingga, uang yang masuk itu akan digunakan untuk menaikkan pendapatan para aparat penegak hukum.

Pernyataan itu lantas dibantah Jokowi. Dia menyatakan, penghasilan pegawai sipil negara saat ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

“Walau ada tunjangan, tapi tetap ada ketakutan di mereka akan masa depan jadi di situlah terjadi sikap ragu-ragu dan tidak kuat. Mendapat godaan, tawaran dari swasta untuk bertindak di luar kepentingan rakyat,” sanggah Prabowo.

Prabowo juga akan mengawasi ketat semua instrumen hukum. Bahkan, ia berencana akan memperluas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Sandiaga memilih solusi dengan membenahi pencatatan aset negara. Ia lantas mencontohkan ketika ia menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, saat itu, DKI Jakarta berhasil mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) karena berhasil membenahi pencatatan aset. “Bisa digunakan untuk motivasi. Kalau kita tahu aset kita, mungkin agak sulit dikorupsi,” kata Sandiaga.

Debat perdana ini dimulai pada pukul 20.00 WIB. Tema pertama dalam debat ini adalah hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Kedua calon pasangan akan berargumentasi tentang solusi mereka menangani keempat bidang tersebut.

Debat ini dipimpin oleh enam orang panelis yakni Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Ahli Hukum Tata Negara UI Bivitri Susanti, dan Ahli Hukum Tata Negara Margito Kamis.