Debat Pilpres 2019: Bahas Penyebab Korupsi, Prabowo Sebut Penghasilan Birokrat Kurang

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Debat Capres 2019, Kamis (17/1/2019). (Antara - Sigid Kurniawan)
17 Januari 2019 22:42 WIB Jafar Sodiq Assegaf Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA - Debat Pertama Capres-Cawapres 2019 Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno, Kamis (17/1/2019), berlanjut di tema Korupsi. Dua pertanyaan yang dilontarkan berkutat di persoalan membereskan birokrasi untuk menekan terjadinya korupsi.

Pertanyaan pertama, moderator menyampaikan soal mengenai pembenahan sistem birokrasi untuk meminimalisir potensi korupsi. Pertanyaan ini disambut Jokowi dengan menyampaikan tentan pentingnya rekruitmen berbasis kompetensi, bukan finansial dan nepotisme. "Oleh sebab itu, rekruitmen harus dilakukan transparan sederhana, dan dilakukan dengan aturan jelas," kata Jokowi menyambut pertanyaan moderator.

Jokowi lantas melanjutkan pernyataannya dengan mengatakan rekruitmen untuk jabatan politik perlu ada penyederhanaan sistem. "Sehingga pemilu murah, pejabat tidak terbebani biaya pemilu," kata Jokowi.

Menanggapi hal ini, Prabowo menilai perlu ada langkah lebih konkret, praktis, segera. Prabowo lebih fokus pada gaji aparatur sipil untuk menghindarkan korupsi. "Kalau beliau berniat, kita harus berani," tegasnya.

Menanggapi Prabowo, Jokowi kembali menekankan bahwa birokrasi rekruitmen berbasis kompetensi telah terbukti.

Sesi Kedua

Dalam tema Korupsi di sesi kedua, moderator lantas menanyakan soal pembenahan birokrasi adalah upaya memberantas korupsi.

Menanggapi pertanyaan ini, Prabowo menyebut penghasilan birokrat kurang. "Penghasilan birokrat itu kurang, saya akan perbaiki kualitas hidup birokrat," katanya.

Untuk itu, Prabowo menyatakan akan meningkatkan tax rasio. "Saya akan tingkatkan rasio perpajakan yang sekarang berada di 10 persen dikembalikan ke minimal 16 persen," ujar Prabowo dalam debat capres-cawapres putaran pertama di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis malam (17/1/2019).

Hal itu dikatakan Prabowo yang merasa bahwa penghasilan para pegawai negeri yang terlalu kecil merupakan akar masalah birokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu Prabowo berencana menaikkan gaji para birokrat, dengan uang yang didapat dari peningkatan rasio perpajakan.

"Berkali-kali saya utarakan di ruang publik, bahwa akar masalah birokrasi adalah penghasilan para pegawai negeri atau birokrat itu kurang dan tidak realistis," ujar Prabowo.

"Pegawai negeri kita tingkatkan gajinya, kebutuhannya kita penuhi, tetapi kalau dia masih korupsi, maka haru dihukum sekeras-kerasnya," kata Prabowo.

Prabowo memberi contoh salah satu hukuman yang mungkin dapat diberikan kepada birokrat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi adalah dengan memutasi birokrat tersebut di lokasi terpencil. "Suruh dia tambang pasir terus menerus," ucap Prabowo.

Oleh sebab itu Prabowo menyatakan bila dirinya dipercaya memimpin Indonesia dan berhasil menaikkan rasio perpajakan dan menaikkan penghasilan birokrat, maka dia juga akan meningkatkan pengawasan birokrasi.

"Kita awasi dengan segala senjata seperti instrumen, perangkat yang kita miliki seperti inspektorat, kejaksaan, polisi, KPK, baik di daerah maupun di pusat," tutur Prabowo.

Menimpali Prabowo, Sandiaga mengaku akan membenahi pencatatan aset negara. "Kalau kita tahu catatan aset kita, maka kita akan lebih mudah mencegah korupsi," ungkap Sandi.

Menanggapi hal itu, Jokowi justru menyatakan gaji aparatur sipil negara sudah cukup. "Tunjangan kinerja juga besar, sekarang yang penting perampingan birokrasi," kata Jokowi.

Kolom 4 hours ago

Delusi Tiongkok