Rindu Bangsa yang Mengedepankan Rasa

Dhoni Zustiyantoro - Istimewa
16 Januari 2019 10:44 WIB Dhoni Zustiyantoro Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (12/1/2019). Esai ini karya Dhoni Zustiyantoro, pengajar di Program Studi Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Alamat e-mail penulis adalah dhoni.unnes@gmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Masyarakat bangsa ini, terlebih yang terepresentasi lewat media sosial, semakin mengabaikan rasa. Kita merindukan bangsa yang mengedepankan rasa-pangrasa: mengkritik dan berpendapat tanpa melukai perasaan siapa pun, berkuasa dengan prinsip memanusiakan kawula, atau setidaknya: bermedia sosial secara ramah!

Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Oman Fathurahman, dalam tulisan berjudul Bangsa Ini Perlu Rasa menyebut kita perlu kembali menghayati nilai-nilai kehalusan sastra dalam menyampaikan pesan-pesan agama.

Oman menyebut belakangan ini atmosfer keberagaman kita terasa ”sumpek” karena masing-masing tafsir agama selalu dikaitkan dengan pilihan politik. Seolah-olah di surga dan neraka nanti hanya ada hitam dan putih dua kelompok hamba: pendukung calon presiden ini di satu sisi dan pendukung calon presiden itu di sisi lainnya.

Sastra mengajarkan kehalusan karena gagasan dan ideologi yang ingin disampaikan tersamar di balik pelbagai tanda yang berserak dan mesti ditafsir ulang oleh pembaca. Membaca sastra berarti menyelami lautan makna semiotis yang berlapis-lapis.

Itu memberikan pengalaman sekaligus kenikmatan tekstual: menyelami pelbagai peristiwa, konflik, karakter tokoh, tema, hingga menangkap makna dan amanat yang tersirat. Tak mengherankan dalam konteks pendidikan sastra dipilih menjadi salah satu medium untuk memupuk karakter.

Abai

Apakah sastra bisa menghaluskan—atau dalam anjuran John F. Kennedy—"meluruskan politik yang bengkok” dalam praksis politik kita hari ini? Realitasnya para politikus semakin abai terhadap pengedepanan rasa. Dampak dari pengabaian itu bisa kita lihat dari masih suburnya korupsi, suap, hingga masifnya produksi dan penyebaran hoaks bahkan secara sadar oleh politikus dan orang-orang di sekeliling mereka.

Pesan-pesan kebangsaan yang mestinya menjadi spirit roda perpolitikan makin terkubur di tengah keriuhan media sosial. Realitas makin jauhnya kita dari kedalaman teks sastra nyatanya selaras dengan saling hujat di media sosial yang tak pernah sepi.

Keramaian itu tidak hanya muncul menjelang kontestasi politik, namun mengekor hingga jauh setelah itu dan kembali tersambung kembali pada agenda politik berikutnya. Setidaknya hal itu tergambarkan pada pemilihan presiden 2014, pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, dan pemilihan presiden 2019. Itu artinya pola penyerapan kita telah bergeser dari teks makro (sastra) ke teks mikro (unggahan di media sosial).

Teks yang dalam, reflektif, dan sarat permenungan tak pernah bisa kita dapati di media sosial karena di situ kita terus dipertontonkan mereka yang mencari pembenaran ketimbang kebenaran. Inilah zaman pasca-kasunyatan, ketika kebenaran ilmiah dan hasil kerja jurnalistik kalah oleh kepercayaan yang dibungkus sentimen politis.

Alhasil, publik tak lagi mengenal politik sebagai ”pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan” sebagaimana dimaknakan Kamus Besar Bahasa Indonesia versi dalam jaringan. Lantas, apakah politikus negeri ini tak gemar membaca sastra atau rendah dalam literasi politik? Jika bersandar pada realitas faktual, pertanyaan ini tentu tak membutuhkan jawaban.

Bangsa Perasa

Kalau kita melihat garis sejarah, bangsa ini adalah bangsa yang perasa. Masyarakat bangsa Indonesia secara kolektif telah belajar untuk terus mengedepankan rasa, mendayagunakan akal budi, untuk menjadi manusia seutuhnya.

Hal itu sejalan dengan pandangan filsuf Rene Descartes (1596-1650) yang menyebut sudah semestinya manusia ikut andil dalam berpikir dan bertanggung jawab atas kemajuan dunia dan kehidupan dirinya.

Budaya Jawa membahasakannya sebagai memayu hayuning bawana. Ihwal bagaimana belajar sekaligus menjaga rasa, kita sebenarnya ”sekadar” perlu menengok kembali tradisi Nusantara. Pelbagai naskah, tradisi lisan, maupun adat istiadat yang diajarkan secara turun-temurun telah menjadi kekhasan tersendiri dan menarik minat masyarakat dunia.

Tak terhitung lagi hasil penelitian, buku, dan publikasi ilmiah terkait hal tersebut. Dalam tradisi Jawa, misalnya, ada cara dan ungkapan halus dalam melontarkan kritik. Orang Jawa akan mengatakan,”Sampun sae, nanging miturut kula langkung sae menawi…” Dalam bahasa Indonesia,”Sudah bagus, tapi menurut saya akan lebih bagus jika…”

Hal itu diucapkan tiada lain untuk momong rasa (menjaga perasaan) orang yang sedang dikritik. Masyarakat Jawa selalu ingin bersikap selaras karena rukun agawe santosa, crah agawe bubrah: rukun akan menjadikan bebas dari kesulitan, aman, dan sejahtera; perpecahan membuat rusak tatanan.

Aku yang Lain

Pada titik inilah sebenarnya ada ikhtiar untuk ngrasakke rasane wong liya, ikut menerka sekaligus merasakan perasaan orang lain. Keengganan untuk menyakiti orang lain tiada lain adalah upaya untuk menganggap orang selain saya sebagai ”aku yang lain” (I’m another). Tindakan yang dilakukan terhadap orang lain tersebut didasarkan pada apa yang sedang dia alami agar relasi dan tatanan tidak bubrah.

Bangsa ini juga perlu mengingat kembali semangat para pendiri bangsa dalam menyatukan rasa agar lepas dari belenggu kolonialisme. Tanpa semangat kuat terhadap rasa berkebangsaan, mustahil kita kini mencecap kehidupan merdeka.

Jalan politik orang-orang besar pendiri bangsa ini seperti Sukarno, Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, Agus Salim, Tan Malaka, dan Kartini, sarat dengan angan-angan besar itu.

Eksistensi Indonesia sebagai bangsa yang majemuk telah berlangsung setidaknya sejak 70.000 tahun silam (Kompas, 8/1/2019). Menjadi aneh ketika kini ada pihak-pihak yang mencoba mengusik kebinekaan dan mempersoalkan keberagaman di negeri ini.

Kontestasi politik sebagai jalan mengelola bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sudah semestinya mengedepankan rasa, saling memanusiakan, menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran, dan bukan sebaliknya.