Prabowo-Sandi Ancam Mundur dari Pilpres 2019, Timses Sebut Tak Main-Main

Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) dan Sandiaga Uno (kanan) didampingi Dewan Penasehat BPN Amien Rais (kiri) memberikan keterangan pers mengenai berita bohong penganiayaan Ratna Sarumpaet, di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu (3/10). - Antara
14 Januari 2019 20:30 WIB Jaffry Prabu Prakoso Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA — Ancaman Prabowo-Sandi melalui Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Djoko Santoso yang akan mundur dari peserta Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 diklaim merupakan sebuah peringatan bagi penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Direktur Relawan BPN Ferry Mursidan Baldan mengklaim pernyataan Djoko Santoso tersebut agar Pemilu 2019 terhindar dari manipulasi dan segala bentuk kecurangan. 

“Karena bagi kami lewat Pak Djoko Santoso disampaikan bahwa pemilu adalah salah satau simbol peradaban. Hasil pemilu akan dihargai sebagai sesuatu yang mencerminkan peradaban kebangsaan dan itu berpengaruh,” katanya di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Ferry meyakini bahwa tidak ada negara manapun yang bisa terima jika pemilu yang didapat dengan cara tidak benar.  Prabowo, tambah Ferry juga selalu menyampaikan demikian setiap kali kesempatan bicara di hadapan pendukung dan relawan. “Itu pesannya. Jadi dibaca sebagai sebuah warning, biarkan rakyat memilih karena sudah cukup cerdas,” ungkapnya. 

Berdasarkan pasal 229 UU No 7/2017 tentang pemilu, partai politik atau koalisi dalam mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres cawapres) ke KPU wajib menyerahkan surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai peserta.

Kemudian pada pasal 552 tertulis setiap pendaftar yang ditetapkan menjadi capres atau cawapres dengan sengaja mengundurkan diri sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp50 miliar.

Pasal selanjutnya menerangkan calon yang sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua dipidana enam tahun dan denda maksimal Rp100 miliar. 

Sumber : Bisnis/JIBI