Ada Bocoran, Debat Capres Dikhawatirkan Cuma Mirip Talkshow Berskenario

Sandiaga Uno, Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Ma'ruf Amin dalam pengambilan nomor urut capres/cawapres di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (21/9 - 2018) malam. (Reuters / Darren Whiteside)
13 Januari 2019 21:00 WIB Newswire Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Debat putaran pertama calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019 akan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (17/1/2019). Menjelang debat dengan tema hukum, korupsi, hak asasi manusia (HAM), dan terorisme ini, ada kekecewaaan yang meliputi masyarakat.

KPU mengeluarkan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama tim sukses kedua pasangan calon. Salah satunya menyediakan satu segmen yang menerapkan pertanyaan tertutup dan rahasia.

Sedangkan dalam segmen terbuka, pertanyaan dibatasi dengan tidak membahas kasus-kasus pelanggaran HAM dan korupsi secara spesifik. Kesepakatan tersebut kemudian memunculkan kritik pedas dari berbagai pihak, khususnya para aktivis hukum dan HAM.

Banyak aktivis hukum merasa kesepakatan tersebut tidak akan memuaskan masyarakat yang ingin mendapat jawaban atas kasus-kasus pelanggaran HAM dan korupsi. Aktivis HAM Usman Hamid berpendapat kesepakatan untuk membatasi pembahasan kasus HAM dalam debat capres menyimpang dari amanat reformasi.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) itu berpendapat kesepakatan itu menyimpang dan keliru dalam hal tata negara. Perumusan amandemen, Ketetapan MPR, hingga UU mewajibkan negara, badan peradilan, maupun badan legislatif untuk menyelesaikan seluruh kasus HAM masa lalu maupun potensi di masa depan.

Indonesia, kata Usman Hamid, membutuhkan pemimpin yang bisa menjalankan amanat reformasi, bukan pemimpin atau kekuatan politik yang sudah sepakat untuk tidak menyentuh masalah pelanggaran HAM berat. "Padahal hak asasi manusia adalah persoalan fundamental, dan kesepakatan itu menyimpang dari garis bernegara," tambah Usman.

Kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu adalah perkara nyata yang tidak hanya membutuhkan pernyataan retoris atau sekadar visi dan misi tertulis. Usman berpendapat pembahasan kasus-kasus spesifik pelanggaran HAM tentu dibutuhkan untuk memperlihatkan kemampuan paslon menyelesaikannya.

"Kecuali kalau kita mau menempatkan pemilihan ini di dalam konteks mengembalikan kehidupan politik Indonesia tanpa menempatkan HAM sebagai fundamen dasar, ini tentu menyimpang pasal-pasal dalam UUD 1945 yang begitu banyak membahas tentang HAM," kata Usman.

Usman mengingatkan Indonesia pernah memiliki pemimpin yang dilantik tanpa melalui proses pemilihan langsung dan melakukan banyak pelanggaran HAM. Inilah yang menjadi landasan filosofis kenapa Indonesia harus menempuh mekanisme pemilihan langsung.

"Agar terlahir seorang pemimpin yang memiliki visi atas hak asasi manusia dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah hak asasi manusa dan korupsi yang saling terkait, dan pemilih bisa menilainya melalui debat capres," kata Usman.

Kesepakatan untuk membatasi pembahasan kasus-kasus pelanggaran HAM itu, kata Usman, menunjukkan seolah kasus-kasus tersebut akan terus diabaikan. Bahkan dikhawatirkan kasus itu tidak ada penyelesaiannya.

Kekhawatiran serupa juga diungkapkan Kepala Bidang Advokasi untuk Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Putri Kanesia. Putri sangat menyayangkan pembatasan tema HAM di debat capres.

Kesepakatan itu disebut Putri menunjukkan kurangnya kepedulian kedua pasangan calon terhadap persoalan HAM. Putri khawatir kurangnya perhatian kedua pasangan calon atas persoalan hak asasi manusia, akan menjadikan kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu tidak akan menemui titik terang, bahkan akan terus bermunculan kasus serupa.

"Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap aktivis hak asasi manusia dan pegiat hukum masih banyak terjadi, kami khawatir kedua paslon juga tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan itu," kata Putri.

Bukan Talkshow

Pakar Hukum dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) FH Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan debat capres cawapres memiliki fungsi untuk menggali kapasitas paslon dalam mengurai permasalahan. Namun dengan kesepakatan sejak awal dan pemberian kisi-kisi pertanyaan jauh-jauh hari sebelum debat, Feri mengkhawatirkan debat capres akan menyerupai acara televisi (talkshow) karena seolah-olah sudah ada skenario.

Masyarakat, kata Feri, mengharapkan capres-cawapres dapat menjawab permasalahan pelanggaran HAM dan korupsi. Dengan pembatasan, Feri menilai publik tidak dapat melihat secara komprehensif bagaimana kapasitas para capres dalam menyelesaikan masalah.

Feri mengatakan pengaturan format debat sedemikian rupa pada akhirnya hanya untuk memuaskan paslon, bukan untuk memuaskan penonton yang menginginkan jawaban konkret atas perkara korupsi dan HAM.

"Jadi ini seperti sia-sia kalau semua sudah diatur, kasus-kasus spesifik tidak boleh dibahas, ini sangat aneh," pungkas Feri. Setiap pasangan calon tentu diperbolehkan memiliki visi dan misi yang spesifik dan variatif, namun tidak boleh keluar dari fundamental dasar dalam berbangsa dan bernegara yang salah satunya adalah hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi.

Sumber : Antara