Survei: PDIP-Gerindra Puncaki Elektabilitas, Cuma 5 Parpol yang Lolos PT 4%

Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik dan Pramono Ubaid Tanthowi menunjukkan kotak suara dari kardus dan transparan di Kantor KPU Pusat, di Jakarta, Jumat (14/12 - 2018). (Antara/Reno Esnir)
06 Januari 2019 20:30 WIB John Andhi Oktaveri Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra akan menjadi pemuncak elektabilitas parpol menuju Pemilu 2019. Hal ini berdasarkan hasil survei Lembaga Riset Publik (LRP) yang dipaparkan hari ini, Minggu 6/1/2018).

Survei elektoral atau keterpilihan partai politik itu menempatkan PDIP sebagai pemenang dengan raihan 31,2 % suara. Sedangkan Partai Gerindra menempati urutan kedua alias runner-up dengan raihan suara 17,8%. Dari hasil survei itu, hanya tiga partai selain PDIP dan Gerindra yang lolos ambang batas parlemen (parliamentary treshold/PT) 4%. Ketiga partai itu adalah Golkar 7,2%, Demokrat 5,3%, dan PKB 5,3% suara.

"Penyebabnya, partai baru bisa jadi karena belum dikenal, ketokohan pun belum keluar. Sementara partai menengah [Nasdem, PKS, PAN, PPP, PBB], masih bisa naik," ujar Direktur Riset LRP, Arvan Maulana, dalam keteranganya kepada wartawan, Minggu.

Sedangkan tiga posisi terakhir adalah Partai Garuda dengan 0,4%, Partai Berkarya dengan 0,5%, dan PKPI dengan 0,8% suara. Survei itu dilakukan pada Desember 2018. Sample penelitian ini berjumlah 1.200 responden, dengan teknik pengambilan multistage random sampling atau sample acak bertingkat. Margin error sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

LRP juga menunjukkan ada tiga partai politik yang mengandalkan kekuatan figur dalam menggaet pemilih di Pemilu 2019. Ketiganya adalah Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang (PBB). "Ketiga partai tersebut dipilih pemilih karena mereka suka dengan figur ketua umum masing-masing partai tersebut," kata Arvan.

Dia menilai menguatnya faktor figur dalam partai ada kecenderungan parpol tersebut menjadi oligarki sehingga tidak baik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. "Bisa saja oligarki terjadi karena kuatnya figur ketum dan itu tidak bisa dipungkiri," katanya.

Sumber : Bisnis/JIBI