Politik dan Keadaban

Arif Saifudin Yudistira - Istimewa
03 Januari 2019 07:25 WIB Arif Saifudin Yudistira Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (31/12/2018). Esai ini karya Arif Saifudin Yudistira, tuan rumah Pondok Filsafat Solo. Alamat e-mail penulis adalah arif_lov_cinta@yahoo.co.id.

Solopos.com, SOLO -- Ada kecenderungan yang hampir dominan selama dasawarsa terakhir dalam dunia politik kita. Barangkali politik kita lebih mirip dengan karakteristik Soekarno.

Politik yang cenderung berisik, bising, keras. Politik yang diekspresikan dengan bahasa yang meliuk-liuk, ilusif, dan penuh dengan retorika. Bukan politik sebagaimana yang dipraktikkan Mohammad Hatta.

Politik Hatta penuh kerja keras, sunyi, senyap, jauh dari media, jauh dari sorotan publik, jauh dari hiruk pikuk dan perdebatan tak jelas. Hatta adalah politik kerja.

Ada satu ironi besar dalam dunia politik kita hari ini, meski banyak akademikus, pengamat, hingga para profesor politik sekalipun seperti tak memiliki suara, daya ledak, hingga daya dobrak untuk membuka kedok politik yang penuh kepura-puraan ini.

Munculnya partai-partai politik baru, munculnya figur-figur politikus muda, pada mulanya memberikan secercah harapan akan adanya perubahan tradisi politik kita selama ini. Politik yang sedikit bicara banyak bekerja.

Kenyataan membuktikan politik kita tak lepas dari slogan. Tampilan citra yang diwujudkan melalui alat peraga politik. Spanduk, baliho, iklan pendek, sampai dengan stiker di sepeda motor. Politik pun berubah jadi kata, janji, dan pidato.

Bayangan kita tentang politik menjelma menjadi tanah lapang, massa, hingga janji-janji yang disambut riuh tepuk tangan. Realitas politik seperti ini membawa kita susah menemukan pemimpin yang bekerja. Orang memilih pemimpin hari ini karena tahu, tetapi belum kenal.

Mereka memilih bukan karena kerja calon pemimpin mereka. Mereka memilih lebih pada pertimbangan popularitas, modal, dan kekuasaan. Sistem demokrasi kita mengalami kemajuan, tapi sistem dan kultur politik kita seperti tak bergerak ke mana-mana.

Soekarno lebih lekat sebagai orator ketimbang politikus, tapi kita melihat Soekarno bergerak dari bawah. Soekarno dididik zaman. Ia dibentuk tidak dalam satu atau dua bulan. Sejak ia duduk di bangku perkuliahan, ia mengenali politik sebagai jalan, bukan tujuan.

Tempaan dan didikan zaman itulah yang membuat Soekarno menjadi kuat secara mentalitas, kukuh dalam pendirian, serta memiliki prinsip dan dedikasi. Meski kadang goyah, Soekarno masih memegang prinsip idealisme yang tinggi.

Ini dibuktikan pada akhir hidupnya. Ia tak membawa secuil pun harta dan kekayaan negara. Ini tampak berbeda sekali tatkala kita melihat Roy Suryo, misalnya, yang diduga kuat membawa harta dan barang-barang inventaris negara.

Visioner versus Nirvisi

Para politikus pada masa lampau adalah negarawan. Mereka memiliki visi panjang. Soekarno memiliki visi persatuan dan mengangankan Indonesia yang adil dan makmur dalam revolusi pada masa itu.

Mohammad Hatta memimpikan Indonesia menjadi negara yang kuat secara ekonomi dan bangunan sosialnya melalui koperasi. Tan Malaka memimpikan Indonesia merdeka 100%.

Apa visi besar politikus kita saat mereka duduk di kursi parlemen? Kita bisa menilik hal ini dari bagaimana mereka menyebarkan visi politik. Sayang, visi politik para calon anggota DPR/DPRD/DPD kita cenderung tak jelas.

Mereka tak punya rencana akan membuat undang-undang apa selama masa kerja mereka lima tahun ke depan. Ini menjadi relevan dengan sindiran Radar Panca Dahana dalam Demokrasi Dusta (2017). Melalui esai yang dia tulis di surat kabar nasional itu Radar mengatakan sekian belas tahun lampau, seorang sahabat lama dia, yang kebetulan menjadi salah seorang menteri, uring-uringan.

Menurut Radar, menteri itu disuruh balik ke kantor saat dalam perjalanan menuju DPR untuk rapat konsultasi dengan komisi di DPR. Percuma datang atau tidak karena keputusan sudah dibuat oleh komisi itu secara sepihak.

Inilah gambaran demokrasi kita saat ini. Demokrasi didominasi kekuatan yang tak tampak. Uang dan korporasi besar mempermainkan demokrasi kita.      Di samping itu, demokrasi kita yang minus visi itu sepertinya susah menyediakan pendidikan politik untuk rakyat.

Partai politik dan calon anggota legislatif lebih memilih baliho dan iklan videotron yang menghabiskan uang miliaran rupiah untuk mendulang suara. Semua itu lebih ringan, menurut mereka, ketimbang turun ke desa-desa, blusukan memberitahukan visi dan misi mereka untuk Indonesia masa depan.

Tak mengherankan ketika demokrasi kita kini cenderung sekadar sebagai alat untuk meraih kursi kekuasaan, bukan untuk menggunakan kursi kekuasaan sebagai jalan menyejahterakan rakyat.

Miskin Adab

Saat rakyat kita tak dididik untuk berpolitik secara bijak mereka menjadi massa yang terombang-ambing dalam ketidakpastian, terlebih saat mereka dirayu dengan politik uang.

Mereka lebih memilih menanggalkan idealisme dan hanya berpaku pada kepentingan sesaat. Di kalangan bawah, mereka rajin menyebar kampanye hitam (black campaign). Mereka rajin menyebar hoaks sebagai senjata menyerang lawan.

Yang lebih parah lagi saat politik menjadi saling baku hantam pada urusan personal dan kepribadian. Joko Widodo yang tak fasih berlogat bahasa Inggris diserang habis, Susi Pudjiastuti dihantam karena hanya lulusan SMP, pidato Prabowo Subianto yang menjadi bahan ejekan habis-habisan.

Kritik pada persoalan demikian ini hanya membuang dan menguras energi kita. Mereka tak memahami ada substansi politik yang lebih penting ketimbang terus-menerus mengurusi cacat personal.

Rakyat memerlukan program riil yang membantu mereka mengentaskan pelbagai pesoalan kehidupan mereka. Jika mereka ”dididik” pada politik yang saling baku hantam persoalan fisik, personal, hal ini justru menjadikan rakyat kita makin bodoh, mudah ditipu, dan dimobilisasi oleh uang dan sogokan.

Inilah substansi mengajarkan adab politik kepada rakyat kita dengan harapan kebiasaan berpolitik kita pada masa depan makin maju dan bersih dari sikap saling menjatuhkan secara personal.

Tentu kita tak menginginkan penghinaan kepada pemimpin negara (seorang presiden) dengan simbol yang diarak di tengah jalan dan disamakan seperti kerbau seperti yang pernah terjadi kala lampau.