Pemerintah Siapkan Kurikulum Kebencanaan untuk Siswa dan Masyarakat

Ilustrasi pelajar (Solopos/Whisnupaksa Kridhangkara)
03 Januari 2019 11:10 WIB Septina Arifiani Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA – Guna meningkatkan kesadaran dan bimbingan kepada masyarakat terkait dengan penanggulangan bencana sedari dini, pemerintah telah menyiapkan agar kurikulum terkait kebencanaan untuk masuk ke dalam pendidikan siswa dan masyarakat.

“Pendidikan mengenai kebencanaan akan dimulai di bulan Januari ini baik di tingkat sekolah maupun di tingkat masyarakat,” kata Presiden Jokowi dalam pernyataannya saat melakukan peninjauan ke Desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, yang merupakan salah satu wilayah terdampak bencana pada Rabu (2/1/2019) siang.

Pendidikan tersebut, lanjut Presiden, terutama akan diberikan untuk siswa sekolah dan masyarakat di daerah-daerah yang kemungkinan adanya bencana itu besar, baik tanah longsor, gempa, atau tsunami.

Presiden Jokowi menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan penanganan cepat bagi para korban bencana tsunami di Selat Sunda yang ada di Lampung Selatan. Setelahnya, pemerintah akan segera melakukan pembangunan kembali rumah warga yang rusak akibat bencana tersebut.

“Tadi rakyat meminta agar segera rumahnya dibangun. Kita akan masuk ke situ, ke tahap rekonstruksi dan pembangunan. Tidak ada hunian sementara. Jadi langsung akan dibangun rumah,” ujar Presiden Jokowi, sebagaimana dilansir Setkab.go.id.

Presiden mengatakan pemerintah akan sekaligus melakukan relokasi terhadap wilayah hunian milik warga yang akan segera dibangun itu. Lahan seluas 2 hektare berjarak kurang lebih 400 meter dari lokasi semula telah disiapkan sebagai lokasi hunian baru yang relatif lebih aman dari bencana serupa.

Penataan tata ruang terutama bagi wilayah-wilayah yang berada di sekitar garis pantai, menurut Kepala Negara, sudah mendesak untuk dilakukan. Ia menyebutkan, untuk mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa akibat bencana salah satunya dapat dilakukan dengan penataan tata ruang itu.

“Kita tidak hanya berbicara sekarang, tidak hanya berbicara 5 tahun ke depan, tidak hanya berbicara 10 tahun ke depan. Tapi berbicara 20, 30, atau 50 tahun ke depan,” tutur Kepala Negara.