Refleksi 2019 Fadli Zon: Katanya Tol Laut, Kok Bangun Tol Darat?

Antrean pintu tol Colomadu saat libur Natal, Sabtu (22/12 - 2018). (Solopos/M.Ferri Setiawan)
02 Januari 2019 17:00 WIB John Andhi Oktaveri Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai masih banyak klaim keberhasilan pembangunan pemerintah yang tidak sesuai dengan rencana awal yang dijanjikan. Penilaiannya itu disampaikan lewat Refleksi Awal Tahun 2019 yang disampaikannya pada Rabu (2/1/2019).

“Semula, pemerintahan Presiden Joko Widodo [Jokowi] berapi-api menggulirkan jargon Revolusi Mental, namun bahkan sebelum genap empat tahun jargon itu telah lenyap diganti klaim pembangunan infrastruktur fisik,” ujarnya.

Fadli Zon menuding klaim pemerintah pembangunan infrastruktur sering kali mengambil hasil-hasil pembangunan dari pemerintahan terdahulu atau hasil pemerintah provinsi dan kabupaten. Politikus Gerindra itu mengklaim hal itu terlihat dalam pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur penerbangan itu sebenarnya keberhasilan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan APBD. Namun, kata Fadli Zon, hal itu kini diklaim seolah hasil pemerintah pusat sekarang.

“Begitu juga dengan jargon pembangunan Poros Maritim. Pemerintah pernah memperkenalkan konsep tol laut, tapi yang dibangun justru tol berbayar di darat,” ujarnya. Fadli Zon menuding jalan tol itu banyak dibiayai utang yang kini membebani keuangan BUMN.

Sementara itu, Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) mengapresiasi keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi dalam menjaga pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

"Buktinya, berbagai proyek infrastruktur strategis terutama di luar Jawa satu demi satu sudah dapat dinikmati masyarakat sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi," kata Ketua Umum DPP PGK Bursah Zanubi.

Bursah juga mengapresiasi pemerintah yang mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam serta menguasai 51,2% saham PT Freeport. Tidak hanya itu, turunnya angka kemiskinan di Indonesia juga menjadi sorotan PGK.

"Angka kemiskinan terus turun hingga 9,82% atau terendah sepanjang sejarah Indonesia, tingkat pengangguran terbuka dan ketimpangan pendapatan juga dapat ditekan,” ujarnya.

Secara umum kesejahteraan masyarakat meningkat seiring dengan semakin baiknya pelayanan kesehatan, akses pendidikan, dan daya beli masyarakat," katanya.

Sumber : Bisnis/JIBI