Menjaga Netralitas Kepala Desa

Hadis Turmudi - Istimewa
30 Desember 2018 21:04 WIB Hadis Turmudi Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (28/12/2018). Esai ini karya Hadis Turmudi, anggota staf bidang hubungan masyarakat dan dosen di STMIK Citra Dharma di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah adis.mandiri@yahoo.com.

Solopos.com, SOLO -- Masih teringat dalam pikiran saya beberapa waktu lalu ibu-ibu anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dipimpin istri kepala desa tempat saya tinggal mengadakan lomba karaoke untuk ibu-ibu antar-rukun tetangga sedesa.

Lomba karaoke yang diadakan di balai desa tersebut merupakan kegiatan yang sangat menarik untuk diikuti kaum Hawa.  Saya sempat melihat jalannya kegiatan tersebut meskipun hanya sekilas. Kebetulan rumah saya hanya berjarak beberapa rumah dari tempat lomba karaoke tersebut.

Alunan suara yang kadang-kadang merdu dan kadang-kdang juga terdengar sumbang itu mengusik diri saya untuk beranjak dan berjalan menuju sumber suara tersebut. Saya bertanya-tanya untuk apa ibu istri kepala desa mengadakan lomba karaoke bagi ibu-ibu desa seperti tempat saya tinggal ini?

Saya berpikir mungkin ada kepentingan tertertentu terkait kegiatan tersebut karena memang tidak ada kepentingan sama sekali lomba karaoke tersebut bagi ibu–ibu di desa. Kenapa bukan kegiatan lainnya yang jauh lebih bermanfaat?

Pikiran saya mungkin tidak berlebihan berdasarkan fakta istri kepala desa tempat saya tinggal saat ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif tingkat kabupaten. Mungkin wajar kegiatan tersebut dijadikan sarana mencari dukungan suara dalam rangka pemilihan umum tahun depan.

Bagi warga masyarakat perdesaan, khususnya para ibu rumah tangga, kegiatan tersebut merupakan hal yang sangat menggembirakan. Selain sebagai sarana silaturahmi di antara mereka sedesa yang memang jarang ketemu juga sebagai sarana menyegarkan diri setelah setiap hari selalu tidak terlepas dari kegiatan rumah tangga.

Selain itu, mereka juga mendapat bingkisan berupa doorprize saat pulang dan tentu saja hadiah bagi sang pemenang lomba. Mungkin ibu-ibu yang datang ada yang hanya karena rasa ewuh pakewuh terhadap istri kepala desa.

Saya juga masih ingat betul kepala desa tempat saya tinggal setiap ada acara yang melibatkan warga, misalnya gugur gunung, tahlilan, maupun yang lainnya kadang-kadang menyelipkan ajakan untuk memilih salah satu kontestan pemilihan umum meskipun dengan cara tersembunyi seperti dengan candaan, sindiran, dan lainnya.

Acara warga yang seharusnya mengedepankan rasa guyub sesuai tradisi desa, dewasa ini telah banyak ditunggangi untuk kampanye. Saya yakin hal serupa juga terjadi banyak di daerah pinggiran dan perdesaan lainnya, meskipun dengan berbagai alasan seperti bakti sosial, lomba, penyuluhan, dan lainnya.

Keyakinan saya semakin kuat mengingat pada tahun politik seperti sekarang ini hal apa pun akan dipergunakan para kontestan pemilihan umum untuk meraih kemenangan, dukungan suara sebanyak-banyaknya.

Kepala desa dan perangkat desa memiliki kedekatan dan  pengaruh yang sangat kuat terhadap warga masyarakat perdesaan yang dikenal dengan keluguan, seperti ayah saya. Ayah saya tidak dapat berkata apa pun ketika kepala desa berbicara kepada dirinya.

Sosiologi Perdesaan

Para ibu di desa juga tidak bisa berbuat banyak ketika istri kepala desa mengajak mereka agar datang ke acara lomba karaoke tersebut meski dalam hati merasa tidak cocok dengan acara tersebut.

Dalam sosiologi pedesaan, kepala desa beserta keluarganya biasanya merupakan tokoh yang menjadi panutan dan disegani. Selain status sosial yang lebih tinggi daripada warag desa yang lain, kepala desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam menyuarakan program-program pembangunan yang diagendakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Status sosial  biasa didapat karena kekayaan materi, jabatan sosial, juga karena tingkat pendidikan dan pekerjaan yang lebih mapan dibanding warga lainnya. Kata-kata mereka bagai akan dipatuhi oleh warga masyarakat desa.

Petuah dan saran mereka lebih dihormati dan akan dilaksanakan dibanding suara para legislator. Kepala desa dipilih berbasis tradisi lokal dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Mereka  dipilih dengan mekanisme demokrasi ala perdesaan dengan pemilihan langsung oleh warga masyarakat dengan syarat yang telah ditentukan.

Pada tahun politik seperti saat ini posisi mereka sangat strategis. Selain sebagai abdi masyarakat, mereka juga mendapat mandat dari warga sebagai pengayom dan pembimbing warga. Dengan kedekatan para pamong desa dan warga desa tersebut menjadikan para kontestan pemilihan umum berusaha mendekati dan  merayu para perangkat desa guna memengaruhi suara para pemilih.

Kalau kita lihat peraturan perundang–undangan tentang desa sudah sangat jelas bahwa dalam Pasal 51 UU No. 6/2014 tentang Desa ad apenjelasan para perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik maupun ikut serta dalam kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Sejalan dengan itu ada ketentuan lebih tegas lagi dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu Pasal 280 (2) yang menyatakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilihan umum.

Dalam peraturan tersebut jelas disebutkan larangan keterlibatan para pamong desa dalam kampanye pemilihan umum. Netralitas para penggawa pemerintahan desa sangat diperlukan guna mendapatkan proses pemilihyan umum seperti yang diharapkan bersama dalam UU Pemilihan Umum.

Permasalahan tidak hanya netralitas kepala desa dan perangkat desa, namun lebih dari itu perlu diwaspadai potensi penggunaan fasilitas pemerintah desa yang dipergunakan sebagai sarana kampanye atau terjadi politisasi terhadap sarana dan prasarana yang sejatimya milik warga masyarakat desa.

Politisasi terhadap sarana dan prasarana pemerintah desa bisa bersifat terbuka dengan meminta izin untuk digunakan mengumpulkan massa atau secara tersembunyi dengan mengatasnamakan segala kegiatan warga desa.

Politisasi

Sebenarnya politisasi kepala desa beserta perangkat desa terjadi sejak lama. Pada masa Orde Baru terjadi politisasi kepala desa dan perangkat desa secara terbuka dan terang-terangan. Melalui UU No. 5/1979, pemerintah Orde Baru menerapkan sistem regimentasi (penyeragaman) desa-desa di seluruh Indonesia.

Penyeragaman dilakukan dengan satu tujuan agar pemerintah pusat dapat mengatur segala kebijakan yang diterapkan, termasuk kebijakan politik. Semua kebijakan di tingkat lokal perdesaan bersumber pemerintah pusat.

Sentralisasi kekuasaan membelenggu demokratisasi di desa-desa. Tangan-tangan birokrat tingkat perdesaan pada zaman Orde Baru hanyalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Sejak bergulirnya reformasi pada 1998 sampai sekarang, desa-desa berikut para kepala desa dan perangkat desa diberi kebebasan untuk menerapkan proses demokrasi yang lebih utuh.

Fakta menunjukkan kini banyak kepala desa yang mencederai demokrasi yang berkembang di perdesaan dengan membawa pengaruh pribadinya untuk urusan politik praktis. Ada beberapa cara yang bisa dilaksanakan guna menjaga netralitas para abdi masyarakat tersebut.

Pertama, diperlukan ketegasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di semua tingkat dalam mengawasi setiap gerak para abdi masyarakat tersebut. Peran aktif warga masyarakat desa diperlukan guna melaporkan setiap kecurangan yang dilakukan para perangkat desa di wilayah mereka.

Partisipasi warga untuk mengawasi dan menjaga demokrasi berjalan dengan baik, khususnya di perdesaan, sangat diperlukan. Dalam hal ini warga masyarakat desa merupakan subjek dari pengawasan tersebut.

Kedua, komitmen yang kuat dari para kontestan pemilihan umum untuk selalu menjaga netralitas kepala desa dan perangkat desa. Kontestan pemilihan umum harus sadar bahwa untuk mendapatkan pemimpin yang baik harus dimulai dengan cara yang baik pula. Tindakan curang dan intimidasi sudah selayaknya dihilangkan dalam pemilihan umum.

Ketiga, mengoptimalkan kinerja satuan tugas dana desa yang dibentuk pemerintah. Kita maklum menjelang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sangat rentan terjadi penyelewengan dana desa yang dimanfaatkan untuk memobilisasi pembangunan desa dengan mengatasnamakan kontestan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

Keempat, mental dan moral yang kuat dari setiap personel kepala desa dan perangkat desa untuk menolak setiap bujuk rayu dengan imbalan apa pun dari para kontestan pemilihan umum guna memenangkan kontestan tersebut.

Sikap mental yang kuat akan dimiliki dengan yang dimulai dari proses perekrutan yang baik, pembinaan, dan kesejahteraan yang memadai. Setidaknya dengan beberapa cara tersebut diharapkan mampu menjaga netralitas para kepala desa dan perangkat desa dalam mengawal dan menjaga proses demokrasi.

Sejalan dengan itu amanat peraturan perundang-undangan mengharuskan para kepala desa dan perangkat desa selalu bersikap netral, melepaskan diri dari segala keberpihakan meskipun itu kroni dan keluarga dekat.