Mewujudkan Demokrasi Positif

Marta Mahardika - Istimewa
27 Desember 2018 20:33 WIB Marta Mahardika Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (26/12/2018). Esai ini karya Marta Mahardika, aktivis prodemokrasi dan peneliti di Skala Prioritas Institute. Alamat e-mail penulis adalah martamahardika@yhaoo.com.

Solopos.com, SOLO -- Internet positif telah berhasil diwujudkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan memblokir situs-situs porno. Keberhasilan tersebut bisa dibuktikan secara sederhana oleh siapa pun; kalau kita ingin membuka situs porno pasti akan gagal dan langsung menerima pesan untuk menggunakan Internet positif.  

Apakah pemerintahan Persiden Joko Widodo juga berhasil mewujudkan demokrasi positif? Jawaban atas pertanyaan ini layak menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Untuk menjawab pertanyaan ini mungkin sulit karena demokrasi di negeri ini makin negatif dengan bukti makin maraknya kampanye hitam dan politik uang.

Demokrasi di negeri ini semakin banyak menghasilkan pemimpin pilihan rakyat yang terlibat korupsi. Memang tak mudah bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo mewujudkan demokrasi positif, misalnya ketika ada anggota tim sukses yang mendukung dia dalam pemilihan umum 2019 ternyata suka berkampanye hitam.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga tak mudah mengajak lawan politik untuk bersama-sama mewujudkan demokrasi positif, misalnya ketika di kubu lawan politik banyak yang suka berkampanye hitam atau berkampanye negatif yang merusak demokrasi.

Disebut demokrasi positif jika segala macam hal terkait pesta demokrasi berlangsung baik-baik saja, tidak ada pihak yang merusak dengan aksi-aksi negatif seperti kampanye hitam dalam bentuk fitnah politik, politik uang, maupun tindak kekerasan yang ujung-ujungnya menghasilkan pemimpin korup.  

Mewujudkan demokrasi positif layak menjadi tugas bersama segenap anak bangsa, tidak hanya tugas pemimpin pemerintahan atau pihak oposisi. Generasi milenial yang notabene pewaris masa depan harus serius dan terlibat aktif mewujudkan demokrasi positif.

Pemimpin yang Baik

Konkretnya, jika generasi milenial mampu menjadi yang terdepan mewujudkan pesta demokrasi 2019 yang berlangsung baik, tidak lagi diwarnai kampanye hitam dan aksi-aksi politik yang negatif, kemudian bisa menghasilkan pemimpin yang baik, imbasnya akan sangat positif bagi masa depan bangsa dan negara.  

Sebaliknya, jika generasi milenial justru banyak yang ikut terlibat praktik kampanye hitam dan aksi-aksi politik negatif lain maka demokrasi positif bagai jauh panggang dari api, alias masih jauh dari harapan.  

Jika digambarkan dengan sederhana, generasi milenial adalah generasi muda yang punya hak pilih yang sedang duduk di bangku kuliah atau baru saja memasuki dunia kerja. Mereka cukup berpendidikan, minimal lulus SMA atau yang sederajat, yang melek politik dan demokrasi.

Konon jumlahnya sekitar 50% dari jumlah rakyat Indonesia yang punya hak pilih. Dengan gambaran tersebut, seharusnya generasi milenial tak mudah diombang-ambingkan oleh kontestasi demokrasi. Artinya, tak mudah ditarik-tarik untuk mendukung kandidat yang tidak disukai.

Pada titik ini, suka atau tidak suka,  sikap generasi milenial terhadap kandidat pemimpin ditentukan oleh pertimbangan rasional dibanding hanya ikut-ikutan. Karena itulah, sangat ceroboh jika ada elite politik atau kandidat pemimpin cenderung meremehkan generasi milenial atau menganggap generasi milenial mudah ditarik-tarik untuk memilih kandidat pemimpin.

Informasi 

Generasi milenial mampu mengakses semua sumber informasi dalam waktu cepat berkat globalisasi dan digitalisasi media. Contohnya, ketika ada yang mengatakan uang Rp100.000 tidak cukup untuk belanja keperluan keluarga atau hanya cukup untuk membeli cabai dan bawang, serta-merta akan dikoreksi oleh generasi milenial dengan dukungan mesin pencari digital. 

Mereka melek politik, generasi milenial tak lagi mudah didikte secara politis atau mudah terpengaruh provokasi politik dari pihak yang tengah bertarung di pemilihyan umum 2019. Kalau pun ada yang mudah didikte atau terpengaruh provokasi politik, jumlahnya tentu sangat kecil atau bisa saja mereka adalah golongan putus sekolah alias kurang pendidikan dan tidak mengakses Internet setiap hari.  

Untuk saat ini, di antara generasi milenial memang ada yang kurang berpendidikan karena tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SMP atau SMA dan yang sederajat. Mereka bagaikan the lost generation alias generasi yang hilang. Mereka bisa saja sukses bekerja atau berusaha tapi karena kurang berpendidikan maka wawasan sosial politik mereka jadi sempit.

Pada titik ini, mereka rentan terpengaruh hal-hal negatif, termasuk dalam berpolitik. Kalau mereka menjadi suporter tim sepak bola mereka mudah diajak berperilaku beringas atau suka terlibat tawuran. Sedangkan kalau mereka menjadi anggota tim sukses kandidat yang berlaga di pemilihan umum 2019, bisa saja beringas atau gemar terlibat kekerasan dan hal-hal negatif lain.  

Dengan demikian, untuk konteks pemilihyan umum 2019, khususnya pemilihan presiden yang hanya diikuti dua kandidat, wajar kalau masing-masing berebut suara generasi milenial. Kini makin nyaring terdengar analisis bahwa suara generasi milenial akan menentukan kemenangan dan kekalahan dalam pemilihan presiden karena jumlah mereka 50% dari jumlah pemilih sah.  

Aset Bangsa

Yang menjadi masalah, bukan soal merebut suara generasi milenial, tapi bagaimana caranya? Jika caranya justru negatif, seperti kampanye hitam, kemungkinan hanya sedikit generasi milenial (dari kelompok yang kurang berpendidikan  atau putus sekolah) yang mendukung. 

Oleh karena itu, kedua kubu yang berlaga dalam pemilihan presiden 2019 perlu sama-sama mengajak generasi milenial untuk mewujudkan demokrasi positif, kalau memang ingin menang. Pasti ada yang kalah dan ada yang menang maka kekalahan dan kemenangan harus dimaknai sebagai aset bangsa dan negara yang positif sebagai cerminan demokrasi positif.  

Sebaliknya, jika yang menang atau yang kalah pemilihan presiden 2019 sengaja mengajak generasi milenial mewujudkan demokrasi negatif, sama dengan membiarkan demokrasi di negeri ini tumbuh dan berkembang negatif sehingga berbuah busuk.

Artinya, buah busuk demokrasi adalah pemimpin pilihan rakyat yang suka korupsi. Sudah banyak contoh demokrasi berbuah busuk di negeri ini. Sejumlah kepala daerah maupun wakil rakyat di daerah dan di pusat ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena terlibat korupsi, padahal mereka pilihan rakyat.

Rakyat salah pilih karena bisa jadi saat itu demokrasi negatif yang dibudayakan dan diberdayakan oleh elite politik. Selain itu, mewujudkan demokrasi positif tampaknya memang belum berhasil dengan bukti masih ada kasus kekerasan politik seperti maraknya isu sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta yang kemudian dimenangi Anies Baswedan-Sandiaga Uno.  

Jangan sampai pemilihan umum 2019 diwarnai maraknya isu sentimen suku, agama, rasa, dan antargolongan. Apa yang pernah terjadi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta jangan sampai terulang lagi untuk konteks nasional agar demokrasi positif berhasil diwujudkan.

Siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang pada pemilihan umum 2019 harus ditentukan dengan terwujudnya demokrasi positif, bukan demokrasi negatif. Hal ini harus disepakati bersama. Jangan sampai ada pihak yang ingin menang dengan segala cara, termasuk dengan menafikan demokrasi positif.