Ketidakpastian pada Tahun Politik

Anton A. Setyawan - Dokumen Solopos
21 Desember 2018 18:24 WIB Anton A. Setyawan Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (19/12/2018). Esai ini karya Anton A. Setyawan, Doktor Ilmu Manajemen dan dosen di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah anton.setyawan@ums.ac.id.

Solopos.com, SOLO -- Tahun 2018 segera kita tutup dengan kinerja ekonomi yang kurang baik. Beberapa masalah fundamental di bidang ekonomi belum ada jalan keluar yang optimal. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV tahun 2018 hanya mencapai 5,17%.

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 berada di batas bawah target pertumbuhan ekonomi antara 5%-5,4% atau pada kisaran 5,17%. Hal ini terjadi karena beberapa masalah fundamental dalam perekonomian pada 2018 belum bisa dicari solusinya, misalnya net ekspor yang masih negatif atau angka impor lebih besar dibandingkan ekspor.

Defisit pada neraca transaksi berjalan menyebabkan mata uang rupiah rentan terhadap guncangan ekonomi global. Sepanjang 2018 rupiah mengalami pelemahan sampai dengan Rp15.000 per dolar Amerika Serikat.

Konsumsi domestik yang mengalami penurunan pada 2018 juga menyebabkan target pertumbuhan ekonomi 2018 hanya mencapai batas bawah dari target pertumbuhan ekonomi. Tahun 2019 perekonomian Indonesia masih dibayangi tekanan eksternal sebagai akibat dinamika kondisi ekonomi dan politik global.

Kebijakan pemerintah Amerika Serikat meningkatkan suku bunga domestik masih menjadi faktor negatif yang bisa memicu aliran modal keluar dari Indonesia meskipun sifatnya temporer. Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda bisa berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia, terutama terkait dengan perbaikan ekspor.

Tahun 2019 adalah tahun politik yaitu tahun penyelenggaraan pemilihan umum serentak yang memilih anggota legislatif dan presiden pada April 2019. Pada 2019 para pengambil kebijakan (presiden, wakil presiden, dan menteri dari unsur partai politik) pasti berkonsentrasi untuk memenangi pemilihan umum sehingga kebijakan strategis di bidang perekonomian tidak menjadi prioritas utama.

Pada 2019 kemungkinan besar investor memilih menunggu hasil pemilihan umum sebelum memutuskan kebijakan strategis terkait dengan bisnis mereka. Berdasarkan kondisi faktor eksternal, yaitu perekonomian global yang mengalami koreksi karena situasi ketidakpastian dan tahun politik, kondisi perekonomian pada 2019 penuh tantangan.

Stabilitas Ekonomi Makro

Salah satu ancaman utama terhadap stabilitas ekonomi makro pada 2019 adalah kurs rupiah yang rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi global. Pada 2019 ada kemungkinan Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan tingkat bunga sehingga obligasi Amerika Serikat semakin menarik bagi investor keuangan.

Kondisi ini berdampak pada kemungkinan ada aliran modal keluar dari Indonesia. Mengapa pada 2019 nilai rupiah masih rentan terhadap perubahan ekonomi global? Hal ini disebabkan sampai saat ini pemerintah belum berhasil mengurangi defisit neraca transaksi berjalan.

Defisit neraca transaksi berjalan Indonesia pada November 2018 mencapai 3,37% dari produk domestik bruto Indonesia atau senilai US$8 milliar. Pemicu utama defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal III tahun 2018 adalah peningkatan defisit neraca perdagangan minyak dan gas.

Sumber ketidakstabilan ekonomi makro pada 2019 yang kedua adalah utang luar negeri. Utang luar negeri Indonesia pada kuartal III tahun 2018 mencapai US$360,8 miliar atau sekitar Rp5.410 triliun, dengan perincian utang pemerintah US$178,12 miliar atau Rp2671,8 triliun dan utang bank sentral mencapai US$3,18 miliar atau Rp47,7 triliun.

Utang pihak swasta  mencapai US$179,42 miliar atau sekitar Rp2691,3 triliun. Lima negara yang memberikan pinjaman kepada Indonesia  adalah Singapura senilai US$57,80 miliar, Jepang US$28,97 miliar, Tiongkok US$16,75 miliar, Amerika Serikat US$15,48 miliar, dan Hong Kong US$13,66 miliar.

Secara umum, sejak awal 2018 angka debt service ratio, yaitu rasio utang luar negeri dibandingkan produk domestik bruto, mengalami kenaikan menjadi 30%. Angka ini memang masih jauh dari batas debt service ratio yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara sebesar 60%, tetapi peningkatan debt service ratio tetap harus diwaspadai.

Pelemahan kurs rupiah secara langsung bisa memengaruhi besarnya utang luar negeri Indonesia.  Utang luar negeri ini bisa berisiko bertambah jika pemerintah Indonesia memutuskan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang ambisius.

Penerimaan pemerintah Indonesia tidak bisa memenuhi target sehingga pembangunan infrastruktur tidak bisa dibebankan pada APBN. Pilihannya adalah menambah utang baru atau mengundang investor asing.

Menambah hutang baru tampaknya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat karena penambahan utang luar negeri memerlukan persetujuan DPR. Pada 2019 unsur-unsur pemerintah maupun anggota DPR sibuk berupaya memenangi pemilihan umum.

Prospek Investasi (Asing)

Pilihan paling realistis untuk mempertahankan atau jika mungkin meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada 2019 adalah meningkatkan realisasi investasi. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah saat ini menggunakan dua mekanisme yaitu dibiayai pemerintah dan bagian dari investasi asing.

Infrastruktur yang dibiayai pemerintah melalui APBN atau pinjaman merupakan bagian dari investasi pemerintah yang dilaksanakan oleh BUMN. Infrastruktur yang dibiayai pemerintah melalui BUMN ini kebanyakan di luar Pulau Jawa,  di antaranya adalah pengembangan jalan tol, penambahan kapasitas listrik, dan perluasan kawasan pelabuhan.

Infrastruktur di Pulau Jawa sebagian merupakan bagian dari investasi asing. Apakah ada peningkatan realisasi investasi pada 2019? Dalam tahun politik, menurut saya, investor, terutama yang akan menanamkan modal langsung ke Indonesia, memilih menunggu.

Dalam jangka menengah dan panjang prospek ekonomi Indonesia sangat bagus, namun untuk meminimalkan risiko mereka lebih baik menanti siapa pemenang pemilihan umum. Pilihan ini lebih aman bagi mereka.

Investasi dalam negeri biasanya hanya menjalankan bisnis seperti biasa, artinya tidak ada investasi baru dalam skala besar atau penambahan kapasitas. Dalam kondisi seperti ini, berharap pada belanja pemerintah dan pengeluaran calon anggota legislatif dalam kampanye adalah pilihan yang logis.

Angka konsumsi domestik diharapkan meningkat karena ada pengeluaran para calon anggota legislatif yang menjadi peserta pemilihan umum. Investasi dari pemerintah terkait dengan pembangunan infrastruktur masih diharapkan menggerakkan roda perekonomian.

Saya kira ekonomi Indonesia pada 2019 tetap tumbuh positif, tetapi dengan angka yang tidak jauh berbeda dengan 2018 antara 5% sampai dengan 5,4%. Kita semua berharap pemilihan umum 2019 berlangsung aman dan damai serta menghasilkan pemerintahan yang kuat. Hal ini karena tantangan untuk membangun perekonomian nasional yang kuat dan berkeadilan menjadi keharusan bagi pemerintah pemenang pemilihan umum nanti.