Kasus Eddy Sindoro, KPK Panggil 4 Anggota Polri

Tersangka kasus suap Peninjauan Kembali (PK) panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Eddy Sindoro (tengah) dikawal petugas usai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (12/10 - 2018). (Antara / Reno Esnir)
14 November 2018 16:00 WIB Rahmad Fauzan Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan terhadap empat orang anggota Polri dalam penyidikan dengan tersangka Eddy Sindoro. Empat orang anggota Polri tersebut dikatakan pernah menjadi ajudan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

"Sampai siang ini, empat orang anggota Polri yang dulu pernah menjadi ajudan Nurhadi tersebut belum datang. Penyidik masih menunggu hingga sore ini," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (14/11/2018).

Sebelumnya, KPK telah mengirimkan surat ke Kapolri up Kadiv. Propam Polri tentang permintaan menghadirkan empat orang anggota Polri tersebut dalam pemeriksaan. Seusai diperiksa pada 6 November 2018 lalu, Nurhadi Abdurrachman enggan berkomentar banyak. Nurhadi hanya menyangkal dirinya pernah bertemu dengan Eddy Sindoro.

Melalui Juru Bicaranya Febri Diansyah KPK mengatakan penyidik mendalami sejumlah fakta-fakta persidangan yang pernah muncul di perkara Edy Nasution sebelumnya. Peran-peran Nurhadi didalami KPK dalam pengurusan perkara yang terkait Lippo Group di pengadilan dalam kapasitas Nurhadi saat itu sebagai Sekretaris MA.

Nurhadi pernah dipanggil KPK pada 29 Oktober 2018, tetapi yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan tersebut. Pemanggilan Nurhadi dilakukan terkait tersangka Eddy Sindoro dalam kasus korupsi memberi hadiah atau janji terkait Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Selain Nurhadi, Tin Zuraida yang merupakan istri dan Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian PAN-RB mendapat panggilan pada 29 Oktober 2018 dan 2 November 2018. Namun Tin Zuraida tidak menghadiri kedua panggilan tersebut.

Eddy Sindoro di disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Selain itu, KPK menetapkan seorang advokat sebagai tersangka, Lucas, karena diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, dan menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan KPK untuk kasus dugaan suap pada pengajuan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tersangka Eddy Sindoro.

Dua orang telah divonis bersalah oleh pengadilan dalam kasus ini, yaitu Doddy Aryanto Supeno (swasta) yang divonis pidana penjara empat tahun dan denda Rp150 juta subsidair enam bulan, dan Edy Nasution, seorang Panitera/Sekretaris pada PN Jakarta Pusat dengan pidana delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidair enam bulan.

Sumber : Bisnis/JIBI