Televisi dan Panggung Politik Sontoloyo

Gilang Jiwana Adikara - Istimewa
12 November 2018 20:22 WIB Gilang Jiwana Adikara Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (9/11/2018). Esai ini karya Gilang Jiwana Adikara, pengajar di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah gilang.jiwana@yahoo.com.

Solopos.com, SOLO -- Perilaku para aktor politik di Indonesia rasanya semakin hari semakin bising dan menyebalkan. Bukannya menjadi teladan pendidikan politik yang etis, mereka malah memamerkan--meminjam istilah Presiden Joko Widodo--politik sontoloyo yang penuh wacana tak bermutu.

Celakanya, media massa, terutama televise, justru menyediakan panggung luas dan megah untuk mempertontonkan kesontoloyoan politik di Indonesia ini.

Keriuhan panggung politik di Indonesia semakin memanas menjelang penyelenggaraan pemilihan umum pada 2019. Masing-masing kubu kekuatan politik saling menyerang dan melemparkan wacana.

Beberapa wacana memang berbobot, namun banyak yang kosong. Klaim demi klaim terlontar tanpa landasan yang kuat dan cenderung menyesatkan.

Berbagai fenomena di luar konteks politik mulai ditarik ke ranah ini sebagai isu bahan gorengan. Tujuannya satu: menjatuhkan elektabilitas lawan. Termuakhir, lelucon ”tampang Boyolali” diamplifikasi dalam berbagai tayangan televisi dan berujung debat kusir tanpa esensi.

Para pengasuh acara televisi agaknya sadar dengan peluang pemasukan dari fenomena ini. Perdebatan itu hampir setiap hari diwadahi dalam panggung-panggung debat di berbagai tayangan. Tokoh yang diundang untuk unjuk suara hanya itu-itu saja.

Dari sisi komersial, pertarungan wacana politik memang menjadi komoditas yang seksi. Lihat saja rating debat-debat politik untuk kontestasi kekuasaan yang memperoleh sorotan tinggi.

Rating tayangan debat resmi pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu bisa mencapai angka 2, angka yang sangat tinggi untuk ukuran tayangan nonhiburan. Tak hanya debat resmi saja yang meraih rating tinggi.

Menarik Minat

Debat-debat yang digelar di luar agenda Komisi Pemilihan Umum juga menarik minat masyarakat. Tayangan Mata Najwa di Trans7 bertema Satu atau Dua yang ditayangkan pada 10 Oktober 2018 lalu meraih rating 1,5 dan share 5,9.

Artinya, Mata Najwa diperkirakan menarik minat menonton 1,5% masyarakat pemilik televisi dan meraih 5,9% penonton yang tengah menyaksikan televisi pada jam yang sama.

Keberhasilan ini tentu tak lepas dari keriuhan pembahasan politik di ruang publik dan rasa penasaran masyarakat yang tinggi terhadap performa kekuatan politik yang berlaga.

Yang jadi masalah, tidak semua program televisi yang menayangkan dua kubu calon presiden ini mengusung konsep yang matang. Kebanyakan membiarkan perdebatan mengalir tanpa konsep dan berujung ujaran-ujaran tak bermutu yang kemudian menyeruak di media massa.

Pengasuh televisi seakan-akan merasa cukup dengan hanya melemparkan tema dan membiarkan adu argumentasi yang biasanya berujung adu keras suara dan saling potong pembicaraan yang mengalir begitu saja dan hanya diselingi jeda untuk pancingan dari pemandu acara serta iklan.

Perdebatan baru berakhir setelah durasi tayang kelar. Itu pun tanpa kesimpulan yang jelas. Masyarakat dibiarkan menafsirkan sendiri. Ujungnya, keriuhan yang dimulai dari televisi menjalar ke dunia maya.

Masing-masing kubu mengunggah ulang cuplikan debat politik sontoloyo ini di berbagai media sosial dengan narasi yang seragam, sama-sama mengklaim kubunya berada di atas angin dan membodoh-bodohkan kubu lawan.

Autopilot

Berkampanye dengan melontarkan kampanye negatif dalam dunia politik sebenarnya sah-sah saja. Kampanye negatif memang tidak salah karena masih menggunakan data yang berdasarkan fakta meskipun tujuannya tak terlalu mulia.

Beda dengan kampanye hitam yang memanfaatkan kabar burung dan fitnah untuk menjatuhkan lawan politik. Meskipun tak semulia kampanye positif yang saling menyampaikan program kerja dan prestasi, kampanye negatif setidaknya masih bisa menjadi sumber pendidikan politik yang baik.

Tentu apabila wacana dalam kampanye negatif disampaikan dengan cara yang elegan. Kekuatan politik yang saling bersaing itu saling memberikan klarifikasi yang berimbang atas serangan yang diterima.

Sayangnya, perdebatan dan lontaran klaim di televisi Indonesia jarang yang berakhir dengan sehat. Perdebatan yang terjadi kerap tidak dua arah. Masing-masing mengklaim mengantongi data namun tak pernah jelas data apa dan versi siapa yang mereka gunakan.

Media massa agaknya cuek dengan klaim yang keluar dan memilih membahas topik yang lebih bombastis tanpa menyoroti kritik yang membangun. Ini ironis karena televisi sebagai lembaga penyiaran terikat pada lima fungsi.

Menurut UU No. 32/2002 tentang Penyiaran, lima fungsi penyiaran yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, alat control, dan wahana perekat sosial.

Jangankan mendidik, tayangan politik sontoloyo yang berisi debat kusir bahkan tidak informatif. Yang didapatkan masyarakat hanyalah siapa yang bisa menyalak lebih lantang.

Keretakan Sosial

Hiburan yang sehat jelas tak muncul ketika akhirnya khalayak dibiarkan berada dalam kondisi bingung. Kontrol pun sama. Apa yang bisa dikontrol dari adu otot pita suara yang akhirnya tak jelas apa  yang diomongkan?

Ujung-ujungnya, tayangan ini malah berpotensi memicu keretakan sosial. Fenomena ini rasanya sudah mulai terjadi. Kondisi ini tentu buruk terutama ketika dihadapkan pada situasi pendidikan politik di Indonesia yang berjalan secara autopilot.

Pada saat masyarakat Indonesia masih awam soal politik dan minimnya pendidikan politik, mereka dipaksa terjebak dalam wacana tanpa arah yang disampaikan para politikus di layar kaca. Jangan sepelekan jangkauan efeknya.

Nielsen pada 2017 mencatat penetrasi televisi mencapai 96%. Hampir seluruh masyarakat Indonesia menonton televisi dan membuat media massa ini menjadi media massa utama bagi warga Indonesia.

Masyarakat melalui tayangan televisi yang mereka tonton diminta untuk menafsirkan sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Situasinya semakin gawat ketika pendidikan politik tanpa kurikulum ini terjadi pada era disrupsi, era ketika kehidupan nyata mulai bergeser ke dunia digital.

Di dunia maya, wacana yang muncul berkembang semakin liar. Siapa saja bisa berbicara. Siapa saja bisa berteriak. Kita pun berada di tengah banjir informasi politik yang tak lagi jelas di mana kebenaran.

Pada akhirnya, soal kebenaran ini tak lagi penting. Yang penting siapa bisa menghajar siapa. Siapa yang disuka, itulah yang didukung. Berkat panggung besar politik sontoloyo, kita semakin masuk pada era politik pasca-kebenaran tanpa sepenuhnya paham alasan mencintai kubu politik yang sepaham dan membenci kubu politik yang tak sepaham.