3 Mantan Napi Korupsi Lolos Jadi Caleg DPD

Ilustrasi surat suara pemilihan umum. (Bisnis/Dwi Prasetya)
21 September 2018 04:30 WIB Jaffry Prabu Prakoso Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA — Dari enam mantan napi kasus korupsi yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hanya tiga orang yang lolos memenuhi syarat. Sedangkan dua orang lainnnya dinyatakan gugur.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan bahwa tiga yang lolos ini adalah Abdullah Puteh (Aceh), Ririn Rosyana (Kalimantan Tengah), dan Syachrial Kui Domopou (Sulawesi Utara). Sementara yang tidak lolos ini berasal dari Sulawesi Tenggara, yaitu La Ode Bariun, Masyhur Masie Abunawas, dan Yani Muluk.

“Mereka kita terima sebab melakukan ajudikasi. Nah yang ketiganya tidak kami akomodasi karena tidak lakukan ajudikasi,” katanya di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Di sisi lain KPU juga mencoret dua bakal calon karena merupakan pengurus partai yaitu dari Partai Hanura Oesman Sapta Odang dan Golkar Victor Juventus G May. Keduanya tidak menyerahkan surat pengunduran dari partai politik sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Tadi malam kan kita tunggu sampai tadi malam, satu hari sebelum DCT,” ungkap Ilham

Pencoretan kedua bakal caleg ini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 yang menyatakan bahwa pengurus partai politik dilarang menjadi anggota DPD.

Sesuai dengan Pasal 47 UU No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No 8/2011, putusan MK ini memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Itu berarti sejak pemilu 2019 hingga seterusnya pengurus Parpol tidak bisa mendaftarkan diri sebagai caleg DPD.