SOLOPOS.COM - Ilustrasi perputaran uang. (Ilustrasi/Freepik)
Solopos.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami surplus sebesar Rp8,1 triliun hingga Maret 2024.
“Posisi APBN kita masih surplus Rp8,1 triliun atau 0,04 persen terhadap produk domestik bruto (PDB),” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
Nilai surplus tersebut diperoleh dari pendapatan negara yang lebih tinggi dari belanja negara. Kementerian Keuangan telah mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp620,01 triliun atau setara dengan 22,1 persen dari target sebesar Rp2.802,3 triliun.
Kinerja tersebut terkontraksi sebesar 4,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp611,9 triliun atau setara dengan 18,4 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3.325,1 triliun.
Kinerja tersebut terkontraksi sebesar 4,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp611,9 triliun atau setara dengan 18,4 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3.325,1 triliun.
“Kalau penerimaan negara mengumpulkan 22 persen dari target, belanja negara 18,4 persen dalam satu kuartal,” jelas Bendahara Negara tersebut.
Kinerja belanja negara mengalami pertumbuhan sebesar 18 persen secara tahunan. Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah komponen belanja, seperti pelaksanaan pemilu.
Dengan demikian, Menkeu menyatakan kinerja APBN 2024 sampai triwulan I terbilang cukup baik, didorong oleh belanja dan pendapatan negara yang terkendali. Kendati begitu, Kementerian Keuangan tetap mewaspadai perlambatan dan normalisasi ke depannya.
“Meski terlihat cukup positif, kita tetap waspada. Karena masuk triwulan II 2024 ada banyak perubahan geopolitik dan ekonomi global yang akan berimbas pada perekonomian seluruh dunia,” ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyatakan APBN sebaiknya diarahkan untuk belanja produktif agar dapat meminimalkan dampak konflik geopolitik yang diprediksi bisa memperdalam defisit fiskal.
“Lebih baik diarahkan ke belanja produktif yang bisa menghasilkan pendapatan dari sektor bisnis dan berdampak jangka panjang, maka akan membuat pertumbuhan ekonomi kita lebih sustain [terjaga],” kata Esther Sri Astuti dalam diskusi daring yang diikuti dari Jakarta, Sabtu (20/4/2024).
Menurutnya, berbagai konflik geopolitik yang terjadi dapat meningkatkan harga minyak dunia. Hal tersebut kemudian dapat mendorong penambahan biaya transportasi dan logistik, sehingga menaikkan harga berbagai komoditas.
Ia menyatakan bahwa efek domino dari peningkatan harga minyak tersebut dapat membuat anggaran pemerintah membengkak dan mengurangi ruang fiskal (fiscal space) APBN.
“Dengan adanya kenaikan harga minyak ini diprediksi akan ada defisit fiskal sebesar 2 hingga 3 persen,” ujar Esther dalam diskusi daring bertajuk “Kebijakan dan Nasib Ekonomi di Tengah Ketegangan Perang Global” tersebut.
Ia menuturkan bahwa pemerintah sebaiknya juga memperkuat fundamental ekonomi nasional dengan meningkatkan ekspor dari komoditas non-migas serta menaikkan devisa negara dari berbagai sektor alternatif, seperti pariwisata.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa Indonesia juga perlu mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing agar perkembangan situasi global tidak akan berdampak signifikan kepada perekonomian dalam negeri.
“Kalau kita semakin tergantung, maka ada shock sedikit dari global, shock variable dari luar, itu kita akan lebih rentan [terkena dampak negatif],” ucapnya.