Sekjen PBB Sebut Krisis Rohingya Sangat Mengerikan

Sekjen PBB, Antonio Guterres, (tengah) menyapa warga Rohingya di Cox's Bazar,Bangladesh. (Reuters/Mohammad Ponir Hossain)
06 Juli 2018 00:10 WIB Chelin Indra Sushmita Internasional Share :

Solopos.com, DHAKA – Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, telah mendengar kesaksian warga Rohingya yang mengungsi di Bangladesh. Dia merasa sangat prihatin melihat kehidupan pengungsi Rohingya yang serba kesulitan.

Antonio Guterres sangat sedih saat mendengarkan langsung curahan hati warga Rohingya. Dia mendengarka kesaksian pengungsi Rohingya tentang pembunuhan dan pemerkosaan yang dialami saat masih berada di Rakhine, Myanmar.

"Saya berada di Cox's Bazar, Bangladesh. Saya baru saja mendengarkan kesaksian yang sangat sulit dibayangkan tentang pembunuhan dan pemerkosaan. Mereka yang sudah tidak tahan dengan segala penderitaan akhirnya melarikan diri ke sini. Mereka ingin mendapat keadilan dan jaminan pulang dengan selamat," katanya melalui kicauan di akun Twitternya, @antonioguterres, Senin (2/7/2018).

Antonio Guterres menggambarkan penderitaan yang dialami warga Rohingya sebagai mimpi buruk. Dia amat prihatin melihat langsung kondisi warga Rohingya di pengungsian. "Ini mungkin salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia paling tragis sepanjang sejarah. Terkadang orang cenderung lupa dengan siapa yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi dari semua penderitaan ini. Jadi, mari kita lihat sejauh mana tanggung jawab Myanmar," kata Antonio Guterres kepada wartawan seperti dilansir The National, Kamis (5/7/2018).

Menurut Antonio Guterres krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar hanya bisa diatasi oleh pemerintah setempat. "Komunitas internasional tidak bisa menghentikan krisis kemanusiaan tersebut. Tanggung jawab atas semua kejadian ini berada pada pemimpin negara tersebut," sambung dia.

Setelah melihat kondisi memprihatinkan warga Rohingya, Antonio Guterres melanjutkan perjalanan ke Myanmar. Dalam kunjungan ini, dia memberikan tekanan kepada pemerintah Myanmar agar bertanggung jawab memenuhi kewajiban kepada warga Rohingya.

Seperti diketahui, PBB telah menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Myanmar untuk memberikan akses lebih terbuka bagi warga Rohingya di Rakhine. Namun, kesepakatan itu tidak sampai mencakup jaminan keamanan dan keselamatan bagi kelompok Rohingya.

Kolom 5 hours ago

Delusi Tiongkok