Pilot dan Karyawan Garuda Indonesia Kembali Ancam Mogok Kerja

Sejumlah pesawat terparkir di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Selasa (20/3/2018). - ANTARA/Wira Suryantala
04 Juli 2018 18:20 WIB Rio Sandy Pradana Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA – Aksi mogok kerja kabarnya bakal tetap digelar Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) kendati proses perundingan dengan pihak PT Garuda Indonesia Tbk. belum mencapai kesepakatan.

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis/JIBI, kedua serikat pekerja tersebut mengedarkan pengumuman bagi para anggota yang tidak terbang dan pulang terbang untuk melakukan pertemuan pada Kamis (5/7/2018).

Dalam pengumuman yang mencantumkan lambang kedua serikat pekerja pada kop surat tersebut jangka waktu yang diberikan kepada pihak manajemen untuk menindaklanjuti tuntutan sudah berakhir. Keduanya memberikan tenggat waktu selama 30 hari yang dihitung sejak 2 Mei 2018, sehingga berakhir pada 28 Juni 2018.

Dalam pengumuman tersebut tertulis sampai saat ini masih belum membuahkan hasil yang diharapkan. Hal tersebut memaksa pihak pekerja untuk mengambil sikap mogok kerja.

Ketika dimintai konfirmasi, Ketua APG Bintang Hardiono membenarkan pengumuman tersebut bersifat resmi dari organisasinya. Akan tetapi, pengumuman hanya ditujukan kepada anggota, bukan masyarakat umum.

"Resmi. Pengumuman [itu] hanya untuk anggota saja," kata Bintang Hardiono, Rabu (4/7/2018).

Dia membenarkan akan mengajak anggota untuk berkumpul untuk memantapkan aksi mogok kerja dalam waktu dekat. Kendati demikian, belum ada kepastian mengenai jumlah pekerja maupun jumlah hari mogok kerja yang akan dilakukan.

Pihaknya menambahkan aksi mogok kerja masih akan dipersiapkan. Adapun, mengenai tanggal dimulai maupun detil perincian aksi mogok akan disampaikan selanjutnya.

Bintang mengakui proses perundingan dengan manajemen belum usai, tetapi pihaknya tidak kunjung mendapat kejelasan yang sesuai harapan.

"Kalau memang Garuda mau bersaing dengan maskapai lain, yang benar, maka [jajaran direksi] harus dipegang oleh orang yang memahami penerbangan," ujarnya.

Kisruh yang terjadi pada internal emiten berkode GIAA ini sedang difasilitasi oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Gugus tugas (task force) sudah dibentuk untuk membantu penyelesaian masalah tersebut.

Pihak yang terlibat yakni dari manajemen Garuda, serikat pekerja, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Perundingan kedua pihak diharapkan akan rampung pada akhir bulan ini.

APG bersama Sekarga menuntut manajemen untuk melakukan restrukturisasi jumlah direksi dari delapan menjadi enam orang. Idealnya, cukup direktur utama, direktur operasi, direktur teknik, direktur keuangan, direktur personalia, dan direktur niaga.

Pekerja meminta pergantian direksi dari kalangan profesional di bidang penerbangan dari kalangan internal perusahaan. Tuntutan tersebut diajukan setelah menilai terdapat beberapa masalah di tubuh manajemen GIAA.