Mundur Lagi, Nasib Cuti Bersama Lebaran Baru Diputuskan 7 Mei 2018

Konferensi Pers bersama tentang cuti bersama di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (18/4 - 2018). (Humas Kemenko PMK).
04 Mei 2018 19:59 WIB Peni Widarti Nasional Share :

Solopos.com, SURABAYA -- Nasib cuti bersama Lebaran 2018 yang mencapai tujuh hari belum juga diputuskan pemerintah. Menteri Perhubungan Budi Karya memastikan penentuan masa cuti bersama akan dilakukan pada Senin (7/5/2018) bersama menteri-menteri terkait.

"Kepastian berapa lama cuti bersama Lebaran itu Senin depan, kita ada rapat jam 8 pagi," katanya di sela-sela acara Sosialisasi Touring Mudik Lebaran Zero Acident Ride 2018 di ITS, Jumat (4/5/2018).

Dia mengatakan dalam menentapkan jadwal cuti bersama Lebaran, pemerintah punya dua skenario, yaitu libur panjang atau tidak. Meski begitu, dengan adanya libur panjang, katanya, maka ada banyak kesempatan atau pilihan bagi masyarakat untuk melakukan mudik dan mengurangi kepadatan jalan yang biasanya terjadi penumpukan kendaraan.

"Misalnya yang punya anak sekolah bisa mudik lebih dulu pada satu minggu sebelumnya, dan yang masih kerja bisa saat mendekati lebaran," katanya.

Budi menambahkan pihaknya menganjurkan agar masyarakat untuk melakukan mudik tidak menggunakan sepeda motor atau lebih baik dengan kendaraan umum seperti bus, kereta atau pesawat guna mencapai zero accident.

"Tahun lalu ada penurunan sampai 30% untuk upaya zero accidentnya. Kami imbau agar tidak naik sepeda motor, bukan berarti melarang tapi berhati-hati," imbuhnya terkait skenario libur panjang.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyatakan keputusan soal cuti bersama pada masa Idulfitri baru akan diumumkan pada Kamis (3/5/2018) atau Jumat (4/5/2018).

Pernyataan itu disampaikan Puan setelah sejumlah menteri Kabinet Kerja menggelar rapat di Istana Kepresidenan, Rabu (2/5/2018). Selain Puan, menteri yang hadir antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

"Kita akan kumpul dulu semua kementerian dengan mengundang pihak-pihak terkait. Nanti akan kita sampaikan (keputusan) kembali dalam waktu satu dua hari ini," kata Puan saat ditemui seusai rapat.

Puan mengatakan rapat yang diikuti para menteri di Istana itu membahas mengenai kesiapan perbankan, fasilitas publik seperti pelabuhan hingga bandar udara, bursa efek, dan sejumlah hal lain terkait dampak ekonomi yang dianggap perlu dicermati.