Kenaikan Harga Pertamax-Pertalite Bisa Picu Tarif Gojek & Inflasi

Kendaraan antre untuk mengisi BBM di tempat peristirahatan KM 207 jalan tol Palimanan-Kanci, Jawa Barat, Jumat (23/6). - JIBI/Dwi Prasetya
08 April 2018 20:00 WIB M. Richard Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Pemerintah diminta berhati-hati dengan kenaikan harga BBM non subsidi yang berpotensi memicu kenaikan inflasi komoditas lain. Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan inflasi pada Maret 2018 telah menunjukkan tekanan dari sisi harga BBM.

BPS mencatat inflasi bulan lalu sebesar 0,2%. Sementara itu, kenaikan harga bensin, Pertamax dan Pertalite tercatat memiliki andil terhadap inflasi sebesar 0,04%, dengan bobot terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 3,39%.

Dia menjelaskan dampak inflasi dari harga BBM ada dua ronde. Ronde pertama adalah ketika inflasi ditimbulkan karena kenaikan harga BBM itu sendiri. Sementara itu, ronde kedua disebabkan oleh ekspektasi pasar tentang harga-harga komoditas lain.

"Jadi, jangan dilihat kenaikan harga Rp200, tapi efek dominonya karena akan mempengaruhi biaya-biaya lain. Harga [layanan] Gojek naik, harga makanan naik, harga produksi naik," papar Enny kepada Bisnis, Minggu (8/4/2018)

Di sisi lain, dia menilai sebenarnya kemampuan pemerintah yang hanya memiliki BBM subsidi sebagai instrumen pengendali inflasi BBM tidaklah cukup. Hanya, pengendalian tetap perlu dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang bulan puasa.

"Deal-nya ke depan saya tidak tahu, tapi untuk meredam kenaikan tersebut salah satu harus berkorban. Tingkatkan subsidi APBN atau relakan PT Pertamina (Persero) menderita," ungkap Enny.

Dihubungi terpisah, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro menyatakan Pertamina harus bisa berkoordinasi dengan pemerintah karena dalam situasi ekonomi saat ini daya beli masyarakat perlu dilindungi. Menurutnya, pemerintah dan Pertamina bisa melakukan smoothing inflation.

"Jadi, memang Pertamina tak perlu rugi dan pemerintah tidak perlu tambah subsidi, itu sudah biasa," ujarnya.

Adapun smoothing inflation, tutur Ari, adalah metode penetapan harga-harga yang naik secara bersamaan dan ditata dalam kisaran waktu yang cukup renggang, sehingga inflasi tetap terjadi tapi tidak tertumpuk pada satu periode. Dia memandang di itengah kenaikan harga minyak, ketidakpastian pasar global dan depresiasi nilai tukar rupiah, bisa dipastikan inflasi tidak akan rendah tahun ini.

"Inflasi memang tetap terjadi, cuma ditata saja supaya tidak naik terlalu signifikan," imbuh Ari.

Tahun ini, Bank Indonesia (BI) memproyeksi inflasi akan berada kisaran 3,5% plis minus 1%. Hingga Maret 2018, inflasi secara year-on-year (yoy) tercatat mencapai 3,4%.