GAGASAN : Kanibalisasi Akademis

20 Januari 2018 05:00 WIB Ichwan Prasetyo Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Kamis (11/01/2018). Esai ini karya Abdul Gaffar, mahasiswa Program Doktoral Psikologi Pendidikan Islam Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah c.guevar@yahoo.com.

Solopos.com, SOLO--Dunia akademis (kampus) dihebohkan dengan isu kapitalisasi dan kanibalisasi akademis sebagai akibat dari beberapa kebijakan pemerintah yang ditengarai memihak pada industrialisasi akademis.

Salah satunya adalah kewajiban profesor, dosen, dan mahasiswa S2/S3 memiliki karya yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus, Thomson, dan Web of Science sebagai syarat kelulusan akademis dan untuk kenaikan jejang karier (kepangkatan).

Mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Syarat Menjadi Profesor, salah satu syarat adalah wajib menulis di jurnal internasional bereputasi yang terindeks oleh Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search, atau lainnya sesuai pertimbangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Alih-alih sebagai pendorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsa, menulis karya ilmiah di jurnal terindeks Scopus dijadikan jalan penyelesaian dalam mengukur kemajuan bangsa.

Menarik jika mencermati berita yang menjadi viral dan menghebohkan dunia akademis di negeri ini  tentang tuntutan menghentikan publikasi internasional Scopus karena indeks tersebut diduga kuat abal-abal.

Prof. Idrus Affandi menilai proses internasionalisasi semu (syarat menulis di jurnal terindeks Scopus) justru menjebak duni pendidikan kita terpelanting ke jurang keterpurukan karena semua jurnal internasional terindeks Scopus pada hakikatnya merupakan bagian dari kapitalisasi akademis.

Ia memasukkan Scopus sebagai kategori kapitalisasi pendidikan (akademis) karena syarat penulis untuk dimuat di jurnal tersebut harus  membayar terlebih dahulu senilai Rp1,5 juta hingga Rp20 juta, padahal kalau mau jujur, seharusnya institusi jurnal tersebut yang membayar penulis karena proses penelitian menggunakan biaya yang tidak kecil disertai usaha besar dan untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia.

http://cms.solopos.com/?p=884541&;page=2">Selanjutnya adalah: Sisi lain dampak dari jurnal terindeks

Dampak

Saya mencoba membaca dari sisi lain dampak dari jurnal terindeks Scopus. Tidak jarang kita temukan beberapa dosen sekelas profesor di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta melakukan kanibalisasi akademis dengan modus pemberian tugas atau makalah kepada mahasiswa S2/S3 di setiap mata kuliah yang Mereka ampu.

Jika tugas tersebut memiliki grade yang bagus, a langsung  dikirim ke jurnal terindeks Scopus dengan meletakkan nama pengampu kuliah di penulis kedua atau ketiga. Kenyataan ini masih relatif menjadi rahasia umum di beberapa kalangan elite kampus, terutama yang sering melakukan kanibalisasi akademis.

Tentu tidak semua dosen pascasarjana di perguruan tinggi di negeri ini melakukan praktik tersebut. Jika kita ingin melihat dosen yang hanya mengejar karier kepangkatan (pragmatis) dengan dosen yang benar-benar serius mengembangkan budaya akademis (idealis), lihatlah pada kebaruan penemuan atau karya intelektual yang ditulis sacara perorangan (individu).

Artinya jika  ditulis secara kolektif, apalagi sang profesor menjadi penulis kedua atau ketiga, bisa dipastikan melakukan kanibalisasi akademis. Pada dasarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 patut kita apresiasi jika dibarengi dengan kesadaran budaya nalar akademis di kalangan elite kampus.

Selama ini kebijakan tersebut hanya menjebak sebagian akademisi dalam jurang pragmatisme dengan memperalat mahasiswa demi mengejar jabatan kepangkatan sebagai modal kenaikan gaji/tunjangan fungsional.

Arnold (1992) melalui buku The Corrupted Sciences: Challenging the Myths of Modern Science, sebagaimana dikuitip oleh Moeflich Hasbullah (2016), menjelaskan ada delapan dosa besar sains modern yang berkaitan erat satu sama lain dan tiga di antaranya menjadi ciri khas tulisan di jurnal ilmiah.

Pertama, orientasi administratif, mekanistis, dan materialis yang eksklusif. Kedua, spesialisasi berlebihan yang tidak berhubungan dengan persoalan sosial kemanusiaan, komunal, dan global. Ketiga, melayani pesanan sesuai kebutuhan publikasi.

http://cms.solopos.com/?p=884541&;page=3">Selanjutnya adalah: Sulit membangun kebiasaan kepentingan akademis

Kepentingan

Memang sulit membangun kebiasaan kepentingan akademis benalar murni berpihak pada kepentingan masyarakat secara nasional tanpa mengabaikan jurnal-jurnal perguruan tinggi yang sudah ada.

Jika para akademisi terus saja disibukkan (diwajibkan) dengan memburu peluang menerbitkan karta ilmiah di jurnal-jurnal terindeks Scopus yang terkadang tidak jelas dan mirip ”jurnal abal-abal”, jangan berharap kualitas akademis dan akademisi semakin baik karena semakin marak jasa pelayanan pesanan (kanibalisasi) artikel yang dianggap layak dimuat di jurnal terindeks Scopus.

Melihat beberapa problem tersebut pemerintah perlu segera mengevaluasi bahkan  mempertimbangkan kembali Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 yang telanjur dijalankan.

Sudah saatnya para akademisi berbenah diri dengan mempersiapkan dan meningkatkan karya-karya melalui media yang ”jelas” seperti jurnal nasional nonakreditasi mapun terakreditasi serta media massa sehingga akan terus berkarya dengan penuh senang hati.

Akademisi bergelar profesor adalah jabatan akademis tertinggi yang mesti memiliki moralitas keilmuan secara bermartabat. Keilmuan seorang profesor tidak hanya diukur pada produktivitas karya ilmiah dengan indicator sering dimuat di jurnal terindeks Scopus, apalagi ditulis secara kolektif dan hanya untuk kepentingan administratif (pragmatis).

Karya ilmiah profesor sebenarnya meliputi penelitian, menulis banyak buku, dan memberikan ide-ide kreatifnya melalui media massa (koran) nasional maupun lokal untuk kepentingan bangsa Indonesia.