SOLOPOS.COM - Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. (Solopos/Taufiq Sidik Prakoso)
Solopos.com, KLATEN — Pimpinan DPRD Klaten mendatangi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta guna menanyakan usulan Pemkab Klaten ihwal pembangunan jalan layang atau flyover di dua perlintasan sebidang kereta api (KA) di Krapyak, Kecamatan Klaten Selatan dan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah.
Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, saat ditemui Solopos.com, belum lama ini. “Kami mem-follow up usulan Bu Bupati soal dua flyover di Krapyak serta satu di dekat Polres [Mojayan] dan satu underpass yang menghubungkan antara Terminal Ir Soekarno dengan Jl Dewi Sartika,” kata Hamenang.
Setelah koordinasi pertama, pimpinan DPRD bersama jajaran eksekutif berencana kembali berangka ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan Kementerian PUPR sebagai kementerian teknis terkait pembangunan flyover. DPRD bersama dinas terkait bakal membawa konsep yang lebih matang.
Hamenang membenarkan usulan pembangunan flyover dan underpass di perlintasan sebidang itu sudah disampaikan Pemkab Klaten sejak beberapa tahun lalu. Namun, belum ada kepastian kapan usulan itu direalisasikan.
Sementara kondisi lalu lintas di kedua persimpangan sebidang KA yang berada di ruas jalan nasional yakni Jl Diponegoro atau jalan by pass itu kian hari kian padat.
Sebagai informasi, dua perlintasan sebidang KA di jalan by pass itu menjadi perlintasan sebidang tersibuk di Kabupaten Bersinar. Jalan by pass menjadi jalur kendaraan angkutan barang dan penumpang yang melintas Klaten.
Selain itu, ruas jalan nasional itu menjadi akses utama warga dari sisi selatan Klaten menuju ke arah kota. Pada jam tertentu, kondisi arus lalu lintas cukup padat terutama saat berangkat kerja dan sekolah. “Mohon doanya tahun ini atau tahun depan bisa terealisasi,” ungkap dia.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Klaten, Suryanto, membenarkan sebelumnya Pemkab mengusulkan pembangunan dua flyover di perlintasan sebidang KA.
Usulan disampaikan Pemkab ke pemerintah pusat sebelum ada pandemi Covid-19 atau sekitar 2019. Hanya, hingga kini belum ada tindak lanjut ihwal usulan pembangunan jalan layang di atas perlintasan KA di dua wilayah itu tersebut.