Perubahan Trek MRT Terganjal DPRD DKI, Begini Kata Sumarsono

Bisnis/Dedi GunawanSIAPKAN KONTRUKSI LAYANGPekerja menyelesaikan pekerjaan pondasi proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (10 - 3). Proyek MRT Jakarta sudah memasuki kegiatan test pit dan soil investigation di sepanjang koridor Lebak Bulus/Fatmawati/Blok M/Sisingamangaraja. Tahapan pekerjaan konstruksi layang ini dilakukan untuk mempersiapkan pembangunan stasiun, depo, tiang penyangga, viaduct serta bangunan terkait proyek MRT lainnya.
08 Maret 2017 15:29 WIB Nasional Share :

DPRD DKI Jakarta menyelidiki perpanjangan trek MRT yang menimbulkan pembengkakan anggaran. Plt. Gubernur DKI Sumarsono punya alasannya.

Solopos.com, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan akan bertemu dengan anggota DPRD DKI terkait rencana pembangunan depo mass rapid transit (MRT) di Ancol Timur.

Pasalnya, Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta memutuskan membentuk pansus untuk mengkaji ulang rencana pembangunan yang berubah dari rencana awal tersebut.

"Ini butuh pemahamanan bersama saja. Kan sudah dibilang kalau kita enggak bisa bangun Kampung Bandan, makanya posisi dipindahkan ke Ancol Timur karena lahan yang tersedia di sana," katanya di Balai Kota DKI, Rabu (8/3/2017).

Dia menuturkan pemindahan depo dari Kampung Bandan ke Ancol Timur otomatis memperpanjang track MRT fase II. Jika sebelumnya panjang jalur hanya 8,5 km kini menjadi 14,6 km. Implikasi dari perubahan tersebut yakni membengkaknya investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan konstruksi.

Mengacu pada blue book proyek MRT Jakarta, dana yang dibutuhkan untuk membangun konstruksi fase II dari Bunderan HI-Kampung Bandan berkisar Rp23 triliun. Jika diperpanjang hingga Ancol Timur, maka investasinya bisa membengkak hingga Rp38 triliun.

"Kami hargai pendapat DPRD DKI. Namun, semua ini dikerjakan sesuai permintaan Pak Presiden Joko Widodo ketika mengunjungi proyek MRT Jakarta beberapa waktu lalu," jelasnya.

Untuk itu, Soni mengatakan dirinya akan langsung berkomunikasi dengan pimpinan DPRD DKI untuk menyelesaikan hal ini. "Pendapat DPRD DKI kita klirkan. Soal teknis akan dibicarakan lebih lanjut," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan pihaknya akan membentuk panitia khusus untuk membahas perubahan trase tersebut seiring terjadinya pembengkakan anggaran yang akan membebani APBD DKI.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan perubahan trase tersebut dikarenakan kebutuhan ketersediaan lahan 6 hektare untuk depo di Kampung Bandan tidak memungkinkan seiring ?lahan yang sebelumnya menjadi wewenang PT KAI sudah terjadi komitmen dengan pihak lain.