JAM BELAJAR SISWA : Solo Belum Berlakukan 5 Hari Sekolah

(JIBI/Solopos/Septhia Ryanthie)Siswa SDN Tlogolele 2, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, mengikuti ujian sekolah/madrasah (USM) di sekolah setempat, Senin (19/5 - 2014).
03 Juli 2015 18:50 WIB Septhia Ryantie Nasional Share :

Jam belajar siswa sekolah di Solo masih enam hari.

Solopos.com, SOLO-Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Solo memutuskan belum menerapkan kebijakan 5 hari sekolah untuk jenjang SMA/SMK maupun sekolah luar biasa (SLB) di Tahun Ajaran 2015/2016 ini. Terkait keputusan tersebut, Disdikpora telah melayangkan surat resmi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Disdikpora Solo, Aryo Widyandoko, ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jumat (3/7/2015).

Aryo menjelaskan, pelayangan surat keputusan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti turunnya Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 420/006752/2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah yang dikirim ke seluruh bupati/wali kota se-Jawa Tengah.

"Sesuai SE Gubernur tersebut yang diminta memang baru untuk Dikmen (Pendidikan Menengah) atau jenjang SMA dan SMK dulu. Namun dengan berdasarkan beberapa pertimbangan, diputuskan untuk saat ini Kota Solo belum akan memberlakukan 5 hari sekolah tersebut dan tetap menerapkan 6 hari sekolah," ujar Aryo.

Namun Aryo menegaskan, tidak ada larangan bila ada SMA atau SMK di Kota Solo yang akan menerapkan 5 hari sekolah. Dia mengatakan sejauh ini sidah ada beberapa sekolah, khususnya sekolah swasta yang sudah menerapkan program tersebut.

Ditemui terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Dikmen Disdikpora Solo, Unggul Sudarmp, menyampaikan hal senada. Dia menerangkan, keputusan untuk tidak menerapkan 5 hari sekolah di jenjang SMA dan SMK di Solo diambil setelah melalui musyawarah bersama dengan melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya melalui forum Musyawarah Kinerja Kepala Sekolah (MKKS).

"Sudah ada sosialisasi, kemudian dibahas, dan dimusyawarahkan. Akhirnya disepakati untuk tidak menerapkan kebijakan tersebut," jelasnya.

Keputusan tersebut juga diambil dengan sejumlah pertimbangan. Di antaranya, ketersediaan sarana dan prasarana serta penunjang kegiatan praktikum bagi siswa yang saat ini dinilai masih terbatas.

"Di SMK yang harus ada kegiatan praktikum misalnya, sekarang saja para siswa masih harus praktik hingga sore karena sarana dan prasarana yang ada terbatas, harus bergantian. Kondisi seperti ini kami nilai belum memungkinkan untuk bisa menerapkan 5 hari sekolah," ungkapnya.

Pertimbangan lainnya yaitu akan ada biaya tambahan, misalnya biaya makan bagi para siswa yang mengikuti jam pelajaran hingga sore hari. "Tentunya para siswa atau orang tua mereka harus siap dengan biaya makan siang atau sore yang lebih besar dari sekarang," katanya.

Adanya biaya tambahan, khususnya makan siang atau sore para siswa teraebut, ,enurutnya, dikhawatirkan justru akan memberatkan bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

"Bagi siswa dari keluarga yang mampu mungkin tidak masalah, tapi bagaimana dengan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu? Kalau harus ada biaya ekstra yang harus dikeluarkan orang tua siswa dari keluarga yang tidak mampu nantimya tentu justru akn memberatkn. Itu yang menjadi pertimbangan utama kami," imbuhnya.