SOLOPOS.COM - kegiatan Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) Bersama UT Jateng-DIY di Tawangmangu, Rabu-Kamis (14-15/9/2022). (Istimewa)
Solopos.com, KARANGANYAR — Universitas Terbuka (UT) menggelar kegiatan Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) Bersama UT Jateng-DIY di Tawangmangu, Karanganyar, Rabu-Kamis (14-15/9/2022).
Rakertas ini dihadiri Wakil Rektor bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama (Warek IV) Universitas Terbuka, kepala Humas UT, para Direktur UT Jateng-DIY, dan tim marketing dari setiap kantor UT daerah di Jateng dan DIY.
Dalam Rakertas kali ini dibahas terkait peningkatan layanan, strategi marketing UT, upaya meningkatan pengetahuan masyarakat terkait UT, serta pengetahuan mahasiswa terkait produk-produk UT.
Melalui arahannya dalam kegiatan Rakertas Warek IV UT, Rahmat Budiman, Ph.D menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras dari semua pihak sehingga UT saat ini semakin dikenal oleh masyarakat.
Hal ini ditunjukkan melalui peningkatan jumlah mahasiswa yang dicapai pada semester ini. “Saat ini kita memiliki total mahasiswa sejumlah 412.000 mahasiswa dan total mahasiswa baru sejumlah 144.000 mahasiswa baru,” jelas Rahmat.
Baca Juga: UT Surakarta Ajak Guru Ikut Jadi Guru Penggerak, Ini Manfaatnya
Lebih lanjut, Warek IV UT berpesan agar amanah dari masyarakat kepada UT dijaga dan dipertahankan melalui pelayanan yang maksimal. Rakertas ini menjadi langkah awal untuk Univesitas Terbuka menuju 1 juta mahasiswa.
“Kita harus menjaga dan mengelola mahasiswa dengan pelayanan yang baik, kepuasan mahasiswa adalah prioritas utama kita,” tutupnya.
Rakertas ini menjadi wadah antar Universitas Terbuka daerah menyampaikan inovasi maupun kendala yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan ataupun rekrutmen mahasiswa.
Baca Juga: Universitas Terbuka Berencana Buka Prodi Baru, Apa Saja?
Direktur UT Surakarta, Yulia Budiwati, menyampaikan bahwa kegiatan Rakertas seperti ini sangat baik dilakukan secara rutin, “Hal ini bisa menjadi wadah sinergi antar UT daerah untuk mencapai target peningkatan APK yang telah ditargetkan oleh pemerintah.”