SOLOPOS.COM - Presiden terpilih Joko Widodo (kedua dari kanan) didampingi wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (kiri) dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani (kanan) menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan pertemuan tertutup di Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2014). Pertemuan Jokowi-JK dengan pimpinan fraksi DPR dan partai pendukung ini dilakukan untuk menentukan langkah politiknya ke depan. (JIBI/Solopos/Antara/Vitalis Yogi Trisna)
Presiden terpilih Joko Widodo (kedua dari kanan) didampingi calon wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (kiri) dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani (kanan) menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan pertemuan tertutup di Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2014).(JIBI/Solopos/Antara/Vitalis Yogi Trisna)
Kanalsemarang.com, SEMARANG-Aktivis Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Semarang, menolak rekomendasi PDIP supaya Presiden terpilih Joko Widodo menetapkan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional.
Alasan penolakan, menurut Bidang Kajian Strategis dan Informasi Komunikasi Pengurus Anak Cabang (PAC) GP Ansor, Genuk, Kota Semarang, Lukni Maulana, karena sarat dengan kepentingan politik.
”Rencana penatapan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional ada kesan politik, karena banyak tokoh pesanteran yang masuk politik,” katanya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia di Semarang, Sabtu (20/9/2014).
Pernyataan Lukni ini menanggapi salah satu poin rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Marina Convention Center, Kota Semarang, Jumat-Sabtu (19-20/9).
Rekomendasi yang dibacakan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani pada penutupan rakernas, Sabtu malam, salah satunya mendukung rencana Presiden terpilih (Joko Widodo) untuk menetapkan tanggal 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional.
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), sebelumnya pernah melontarkan gagasan untuk menjadikan tanggal 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional.
Lukni lebih lanjut menyatakan, penetapan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional perlu dilakukan kajian lebih mendalam.
”Apakah benar 1 Muharam adalah hari kelahiran santri di Indonesia?. Perlu dilakukan pengkajian mendalam terlebih dahulu,” ujarnya.
Dia juga mengkhawatirkan adanya labelisasi Hari Santri Nasional, karena bisa menimbulkan sikap elit di kalangan para santri, utamanya pesantren.
Padahal santri dan pesantren sudah menyatu dengan budaya Islam di Indonesia yang egaliter di masyarakat umum.